BEKASI SELATAN, AYOJAKARTA.COM -- Bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 di Kota Bekasi menuai cibiran cibiran publik.
Pendistribusian bantuan dianggap tidak adil karena data yang digunakan diduga tidak sesuai fakta di lapangan.
Menanggapi kritik publik, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menegaskan bahwa pihaknya menyalurkan bansos berdasarkan data yang dikirimkan RT, RW, dan Kelurahan. Warga ber-KTP Kota Bekasi juga pendatang bisa mendapatkannya asal sesuai kriteria layak menerima bantuan.
“Jumlah bantuan 130.000 itu tidak sedikit datanya. Makanya kita sama-sama sabar, karena ada proses validasi data dan lainnya,” tegas Wali Kota yang lebih dikenal dengan nama Pepen ini, Kamis (23/4/2020).
“Jika memang orang itu indikator penerima, orang itu harus aktif tanya ke RT, RW dan kelurahan. Jangan hanya menunggu saja, gerutu di media sosial. Kuncinya ada di RT, RW, dan kelurahan itu,” lanjutnya.
Dia mengimbau kepada mereka yang belum terdaftar sebagai penerima bansos Pemkot Bekasi, pemerintah pusat, juga bansos Pemprov Jawa Barat, untuk segera mendatangi kelurahan atau melakukan pendaftaran online.
“Batas maksimal pendaftaran itu 25 April 2020, tapi saya beri waktu tambahan sampai 30 April 2020. Kalau barang dari Pemprov Jabar habis, kami tambahkan bansos dari Pemkot Bekasi asal datanya valid, tidak double,” janjinya.
Fakta di lapangan berkata lain. Gogod, warga yang tinggal di Kampung Cerewed, Bekasi Timur, mengaku sempat dipersulit mendaftarkan diri sebagai penerima bansos Kota Bekasi. Dia harus bolak-balik RT dan kantor Kelurahan hingga akhirnya terdaftar.
Gogod sendiri bekerja sebagai pengemudi ojek online yang memiliki KTP Cirebon, Jawa Barat. Sejak pandemi Covid-19 terjadi, praktis penghasilannya turun drastis. Untuk membayar kontrakan saja ia mesti jungkir balik setengah mati.
“Daftar pertama ke RT, katanya udah enggak bisa (daftar). Disuruh datang ke Kelurahan Duren Jaya, di sana juga dibilang sudah enggak bisa. Pakai web sama juga (tidak bisa). Baru pas Gubernur Jabar prescon (press conference), saya datangi lagi Pak RT, baru bisa didata,” cerita Gogod.
Meski demikian, hingga hari ini ia belum menerima bantuan sosial apapun dari Pemerintah Kota Bekasi, pemerintah pusat, atau Pemprov Jabar.
“Enggak tahu jadinya dapat atau enggak, orang cuma dicatat saja,” keluh Gogod.