JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 110 triliun untuk program jaring pengaman sosial masyarakat lapisan bawah, termasuk distribusi bantuan sosial (bansos).
Dengan stimulus tersebut, mereka diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok selama masa pandemi COVID-19.
Namun, untuk distribusi bansos yang disalurkan oleh pemerintah tersebut, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) 'mencium' hanya dilakukan oleh segelintir pengusaha, khususnya pengusaha dari Ibu Kota dan BUMN.
"Jika kementerian itu mendistribusikan bansos ke daerah yang bersangkutan, seharusnya libatkan pengusaha di daerah itu juga. Yang kita deteksi banyak pengusaha Jakarta yang malah distribusi ke daerah. Jangan sampai itu terjadi distrubusi bansos harusnya dapat menghidupkan ekosistem bisnis yang kita tengah lesu," tegas \Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Anggawira dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (7/5/2020).
Selain itu, lanjut dia, proses pendistribusian sejumlah bahan pangan juga semestinya melibatkan sektor ekonomi seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga secara efektif bisa memberdayakan perekonomian di daerah atau di sektor lapisan bawah sekaligus menjaga daya beli.
"Utamanya distribusi bansos ini memang ditujukan kepada UMKM, bagaimana ekonomi yang ada di desa itu intinya lebih bisa bergerak. Melibatkan sektor UMKM, sehingga bisa menggerakkan dan mengikutsertakan usaha-usaha di bawah dan bersama-sama dengan kita juga serta ekonomi di bawah ikut bergerak," tutur Anggawira yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar.
Pihaknya mengapresiasi langkah-langkah pemerintah memberikan intervensi kepada masyarakat yang paling terdampak oleh COVID-19 melalui bansos.
"Dan kami harapkan juga bukan hanya dalam bentuk bansos, tapi juga bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sehingga masyarakat bisa memiliki daya beli dan juga akan mempunyai efek secara langsung terhadap iklim usaha dan iklim bisnis di bawah seperti UMKM," jelasnya.
Terpenting pula, menurutnya, distribusi bansos melalui Kementerian Sosial ataupun kementerian-kementerian lainnya juga dapat melibatkan secara langsung pelaku usaha di daerah, terutama channel-channel melalui UMKM.
"Jadi jangan hanya pelaku usaha di Jakarta dan juga jangan hanya jejaring badan usaha milik negara (BUMN), tapi juga lebih penting pelaku-pelaku usaha UMKM di daerah ini bisa dilibatkan dalam distribusi bansos," tuturnya.