AYOJAKARTA.COM – Sekitar 100 dari 435 triliun rupiah dana anggaran subsidi BBM, menurut keterangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diduga tak tepat sasaran.
Karena itu wacana untuk mengalokasikan subsidi BBM ke dalam bentuk bantuan tunai, kini tengah menjadi salah satu sorotan.
Peralihan subsidi BBM dari barang siap konsumsi seperti listrik hingga gas menjadi bantuan tunai dipercaya akan lebih tepat sasaran.
Sehubungan adanya perubahan skema bantuan dari barang konsumsi menjadi bantuan tunai, Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef memberi tanggapan.
Menurut Eisha Maghfiruha Rachbini, salah satu kendala yang sering terjadi terkait penyaluran subsidi BBM adalah menyangkut regulasi.
Adanya kemudahan masyarakat luas dari kalangan ekonomi mapan untuk mengakses BBM bersubsidi, menurut Eisha disebabkan karena masih lemahnya regulasi.
Karena itu adanya wacana perubahan skema subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai, merupakan hal patut diapresiasi.
“Niatnya mungkin untuk efisiensi anggaran sehingga bermanfaat bagi sektor lain, namun kita harus tahu mekanismenya seperti apa,” ungkap Eisha dikutip ayojakarta.com dari YouTube METRI TV, Selasa (5/11/2024).
Baca Juga: Wacana Pemerintah Ganti Subsidi BBM Jadi BLT Disorot, Begini Kata Pengamat Energi
Mengacu pada data yang dimiliki, Eisha menilai jumlah besaran subsidi BBM pemerintah untuk masyarakat pra sejahtera memang tak sedikit.
Karena itu, Eisha menilai besarnya pengeluaran anggaran oleh pemerintah akan membawa dampak efisiensi apabila penyalurannya sesuai ketentuan.
Penyebab paling mendasar terjadinya inefisiensi subsidi BBM selama ini menurut Eisha disebabkan karena adanya kebocoran.
“Karena mekanismenya tidak baik penyalurannya sehingga bisa diakses oleh orang yang seharusnya, inilah yang kemudian membuat pemerintah mencari jalan,” imbuhnya.
Lebih lanjut Eisha menyebut persentase penggunaan subsidi BBM Pertalite secara nasional memang masih mengalami indikasi kebocoran.
Kurang tepatnya sasaran BBM bersubsidi perlu disikapi pemerintah dengan menerapkan prinsip yang jelas serta penetapan penerima manfaat secara transparan.
Dengan mengacu pada aspek transparansi data secara terbuka, Eisha menimbang perlunya menggunakan data kemiskinan berdasarkan pengeluaran sebagai acuan penentuan BLT.
Selain itu pengelompokkan kekuatan ekonomi masyarakat yang selama ini dijadikan acuan dalam penyaluran bantuan perlu dilakukan pemutakhiran.
“Data yang pasti berhak menerima, ini harus dibereskan dulu oleh pemerintah sehingga nanti jelas siapa yang menerima BLT,” tegasnya.
Terkait potensi jangka pendek diberlakukannya pembatasan akibat perubahan skema subsidi BBM, Eisha menilai kelompok menengah akan sangat terdampak.
Karena itu, Eisha menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan kebijakan subsidi BBM agar kelompok terdampak langsung tak mengalami turun kelas.***