JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pengembangan program biodiesel yang dicanangkan pemerintah mendapat respon positif dari kalangan petani kelapa sawit.
Jadi, bahan baku produksi biodisel berupa Tandan Buah Segar (TBS) diminta disuplai langsung dari kebun petani.
"Kami menyambut baik, jika petani kelapa sawit dilibatkan sebagai pemasok bahan baku pada program biodiesel (B20-B30),” ujar Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto.
Memang, kata dia, selama ini ada kegelisahan petani kelapa sawit yang tidak bisa langsung memasok bahan baku ke pemerintah dan pabrik-pabrik.
“Ini sudah menjadi keinginan kami sejak lama. Harus ada trasformasi rantai pasok yang selama ini merugikan petani sawit. Seharusnya koperasi petani langsung menjual kepada pabrik biodiesel,” ujar Mansuetus Darto.
Untuk itu, dia mengatakan, petani kelapa sawit akan mempersiapkan diri untuk mengembangkan program biodiesel pemerintah. Proses bisa dimulai dengan pemetaan, legalitas petani sampai pada mendukung Program Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).
Sebagai langkah awal, lanjut Darto, pihaknya akan mempersiapkan data petani sawit anggotanya yang berada di sekitar perusahaan yang memproduksi biodiesel. Selain itu, petani juga akan didampingi secara terus menerus untuk memperkuat kelembagan koperasinya sebagai wadah kerjasama perusahaan dan petani.
“Kami harapkan juga ini menjadi mandatori kepada industri biodiesel, petani langsung menjual langsung kepada pabrik biodiesel yang diatur dalam peraturan pemerintah,” ujar Darto.
Sebelumnya, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementrian ESDM Andriah Feby Misnah mengatakan, program biodiesel mesti dikembangkan dengan melibatkan petani kelapa sawit.
“Saat ini pemerintah memikirkan bagaimana program biodiesel dengan bahan bakunya berasal dari petani sawit sekitar pabrik biodiesel. Sampai pada seberapa besar sawit rakyat mendukung program biodiesel pemerintah mulai dari pemanfatan CPO untuk konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD),” tutur Andriah.
Untuk kebutuhan itu pula, lanjutnya, data potensi sebaran petani harus ada. Andriah mengatakan, pihaknya sudah menyurati dinas perkebunan di daerah.
“Beberapa dinas sudah merespon. Selain dinas, kami juga ingin bekerja sama dengan asosiasi petani sawit seperti SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) untuk menyediakan data petani yang siap mendukung program ini,” ujarnya.