JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Sesuai perintah Presiden Jokowi, agenda prioritas pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi.
Kemudian, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan bisa mengakselerasi nilai tambah perekonomian masyarakat.
Hal itu dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, saat menghadiri acara Rakernas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Rabu kemarin (6/11/2019), di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Turut mendampingi Menteri Basuki pada kesempatan tersebut adalah Dirjen Cipta Karya, Danis H. Sumadilaga; Dirjen Penyediaan Perumahan, Khalawi A. Hamid; Sekretaris Dirjen Bina Konstruksi, Dewi Chomistriana; dan Kepala Biro Komunikasi Publik, Endra S. Atmawidjaja.
Basuki menyatakan, agenda-agenda prioritas pembangunan infrastruktur yang disampaikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober lalu di Gedung MPR RI itu, sudah tepat.
Menurutnya, infrastruktur dibangun untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dunia.
Pembangunan infrastruktur juga harus dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan berbagai produk dalam negeri seperti alat berat excavator, marka jalan, bearing jembatan, water treatment mobile, dan lainnya.
Kemudian ia mengutip pesan Presiden Jokowi bahwa proyek dengan tingkat kelayakan finansial yang baik akan diserahkan ke swasta. Kalau tidak memenuhi kriteria, maka akan diserahkan ke BUMN.
“Kita tidak bisa bergantung pada negara lain dalam impor yang akan menghambat perkembangan produk dalam negeri. Ada beberapa regulasi yang akan dihapus dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur," ucap Basuki.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan, budget Infrastruktur Indonesia untuk tahun 2020 berjumlah Rp 420 triliun. Sementara itu, pembangunan Ibu Kota Negara yang baru merupakan pembangunan infrastruktur besar-besaran dan membutuhkan peran swasta.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa, menyatakan, optimalisasi pembiayaan proyek infrastruktur sangat dipengaruhi oleh terciptanya nilai tambah proyek, jaminan pengembalian pinjaman, dan jaminan keuntungan bagi investor.
Kadin yang mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur mengajak pemerintah membuka keterlibatan swasta dalam penyediaan pendanaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP).