JAKARTA, AYOJAKARTA.COM--Dunia usaha harus ikut menyelesaikan masalah gizi pada pekerja perempuan sebagai salah satu upaya penurunan angka kekerdilan.
Seruang itu dilontarkan Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Entos Zainal, dalam acara edukasi dan literasi gizi Frisian Flag di Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Target penurunan angka permasalahan gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu lama (stunting) hingga 19 persen pada 2024, harus dilakukan oleh semua pihak termasuk dunia usaha.
"Untuk dunia usaha, pertama selesaikan dulu masalah pekerjanya, khususnya pekerja wanita. Bukan CSR-nya yang kita kejar, tapi gizi pekerja wanitanya dulu," kata Entos.
Dalam peta jalan penurunan angka stunting, dunia usaha dilibatkan untuk menyelesaikan masalah gizi pekerja perempuan yang juga berkaitan dengan gizi anak, edukasi tentang gizi, kemudian penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk masalah gizi.
Pemerintah meminta dunia usaha memberikan perhatian pada kesehatan pekerja perempuan dengan memberikan waktu istirahat yang cukup, jam kerja yang tidak berlebihan, dan juga fasilitas ruang laktasi.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga secara khusus meminta dunia usaha untuk memberikan ruang laktasi bagi pekerja perempuan agar bisa memerah susu untuk menyelesaikan program ASI eksklusif pada anaknya.
Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama, yang dilanjutkan hingga 24 bulan dengan makanan pendamping ASI, merupakan salah satu syarat mutlak bagi orang tua untuk mencegah terjadinya kekerdilan pada anak.
Entos menyebutkan, 45 persen kematian balita di Indonesia berkaitan dengan kekurangan gizi.