KOTA BOGOR, AYOJAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor buka suara soal jelang uji coba pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kota Bogor yang akan digelar dalam waktu dekat ini.
Ketua KPAID Kota Bogor Dudih Syiarudin mengatakan, setidaknya ada lima poin penting yang mesti diperhatikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebelum menggelar PTM di sekolah-sekolah.
Pertama, sebelum melaksanakan PTM Pemkot Bogor harus betul-betul memerhatikan keselamatan, keamanan peserta didik dan regulasi yang ada.
Kedua, pemerintah bersama instansi terkait juga harus memastikan setiap sekolah yang menggelar PTM benar-benar siap dalam segala aspek. Mulai dari sarana dan fasilitas hingga penerapan protokol kesehatan.
"Ketiga komitmen dari pihak sekolah dan instansi terkait agar betul-betul menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Mulai dari anak pergi ke sekolah hingga pulang ke rumah," katanya, Selasa 14 September 2021.
Keempat, sambung Dudih. Pemkot Bogor juga mesti menghargai keputusan orangtua untuk menolak maupun mengizinkan anaknya ikut PTM.
"Kelima peserta didik juga harus dalam kondisi siap. Nah lima instrumen ini yang kami tekankan kepada Pemkot Bogor sebelum uji coba PTM di Kota Bogor nanti," tegasnya.
Di tempat yang sama, Komisioner KPAID Kota Bogor Bidang Pendidikan Anni Farhani mengatakan, ada enam syarat yang harus diterapkan saat PTM terbatas dilaksanakan.
Pertama, sekolah atau madrasah harus dipastikan sudah memenuhi segala syarat dan kebutuhan penyelenggaraan PTM terbatas, termasuk memastikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 dapat terpenuhi.
Kedua, vaksinasi terhadap warga sekolah harus dipastikan sudah mencapai 70 persen.
"Ketiga pemerintah daerah harus jujur dengan positivity rate daerahnya, dengan ketentuan menurut WHO positivity rate di bawah 5 persen baru aman membuka sekolah tatap muka," ujarnya.
Keempat, perlu adanya pemetikan setiap mata pelajaran. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
"Jadi nanti, materi mudah dan sedang di berikan di PJJ dengan bantuan modul. Materi yang sulit disapaikan saat PTM. Ini penting dilakukan untuk mensukseskan pembelajaran," ungkapnya.
Terakhir, KPAID mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan mesti memberikan akses khusus kepada setiap sekolah dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat di tiap-tiap sekolah. Hal itu bertujuan untuk mempercepat penanganan jika pada saat PTM berlangsung terjadi hal yang tidak dinginkan.
“Selain itu, sekolah dapat mengakses layanan fasilitas layanan kesehatan terdekat. Jadi nanti ketika ada situasi darurat, misalnya ditemukan kasus warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat atau ada warga sekolah yang pingsan saat PTM berlangsung bisa langsung ditangani dengan cepat," ujar dia.