AYOJAKARTA.COM - Belakangan ini, banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang mempertanyakan mengapa bantuan mereka belum juga cair.
Padahal, beberapa daerah sudah melaporkan bahwa bantuan untuk alokasi Juli-Agustus 2024 telah diterima.
Ternyata, ada sejumlah alasan yang menyebabkan keterlambatan pencairan, terutama terkait perubahan sistem dan teknis penyaluran bantuan.
Sejak perubahan tampilan terbaru Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) pada 19 September 2024, ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh penerima manfaat.
Salah satunya adalah kabar bahwa penyaluran bantuan sembako atau BPNT untuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan dicairkan sekaligus untuk tiga bulan, yakni Juli hingga September. Namun, ini hanya berlaku bagi penerima yang beralih dari Kantor Pos ke bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BSI).
Beberapa penerima bantuan melalui Kantor Pos saat ini memang belum menerima pencairan karena mereka sedang diproses untuk dibuatkan rekening bank baru.
Mereka yang sudah beralih ke bank Himbara akan menerima nominal lebih besar, hingga Rp600.000 untuk sembako atau BPNT, dibandingkan dengan yang hanya menerima alokasi dua bulan.
Hal ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan bagi mereka yang belum menerima bantuan hingga saat ini.
Dalam tampilan terbaru SIKS-NG, terdapat informasi bahwa alokasi bantuan PKH dan BPNT untuk periode September-Oktober sudah memasuki tahap finalisasi atau closing panel.
Namun, meskipun sudah final, nama-nama penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk alokasi tersebut masih belum sepenuhnya muncul.
Proses validasi ini yang juga menjadi penyebab pencairan tertunda.
Selain itu, kabar baik datang dari beberapa daerah yang telah melaporkan adanya saldo masuk ke rekening penerima bantuan.
Sebagai contoh, di wilayah Jember, bantuan senilai Rp400.000 dari BPNT telah masuk ke rekening KKS penerima pada 19 September.
Hal ini menunjukkan bahwa pencairan dilakukan secara bertahap, bergantung pada lokasi dan sistem pencairan masing-masing daerah.
Namun, penting bagi para penerima manfaat untuk tetap memantau saldo mereka secara berkala. Sebab, ada kemungkinan bahwa bantuan bisa masuk sewaktu-waktu, terutama jika validasi data di SIKS-NG sudah selesai.
Pemerintah juga mengimbau agar penerima memastikan bahwa data mereka di sistem Dukcapil, DTKS, dan bank sudah sinkron untuk menghindari masalah teknis.
Proses pencairan yang dilakukan melalui bank Himbara kerap berjalan lebih cepat dibandingkan dengan Kantor Pos, terutama setelah penerima beralih dari sistem lama ke sistem perbankan.
Namun, hal ini tetap membutuhkan waktu, karena setiap daerah memiliki jadwal pencairan yang berbeda. Oleh karena itu, kesabaran dan pengecekan berkala sangat diperlukan.
Bagi penerima manfaat yang sebelumnya menerima bantuan melalui Kantor Pos dan kini telah dibuatkan rekening baru di bank Himbara, mereka berpeluang mendapatkan pencairan lebih besar.
Bantuan untuk tiga bulan yang dicairkan sekaligus bisa mencapai Rp1,5 juta hingga Rp2 juta, terutama bagi KPM yang memiliki komponen bantuan lebih dari satu, seperti BPNT dan PKH.
Tidak hanya itu, bagi mereka yang memiliki anak usia sekolah, validasi data di Dapodik juga penting untuk memastikan pencairan bantuan pendidikan.
Banyak kasus tertundanya pencairan disebabkan oleh data anak yang belum diperbarui, terutama jika mereka baru naik kelas atau berpindah jenjang sekolah.
Bagi yang belum menerima bantuan, penting untuk terus memantau perkembangan informasi dari pemerintah setempat serta memastikan data valid di semua sistem terkait. Sebab, pencairan bantuan yang lebih besar menanti, terutama bagi mereka yang sudah beralih ke sistem perbankan.