AYOJAKARTA.COM — Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan reformasi mendasar dalam sistem penyaluran bantuan sosial dengan beralih dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke sistem baru bernama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Peralihan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, yaitu diterima oleh keluarga yang paling membutuhkan. Proses ini disertai evaluasi menyeluruh terhadap status para penerima manfaat.
Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pemadanan data penerima bantuan.
Pemadanan dilakukan dengan mencocokkan data kependudukan nasional, pendidikan, kesehatan, serta kondisi sosial ekonomi untuk memverifikasi kelayakan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025 di Jakarta, menegaskan pentingnya ketepatan sasaran bantuan sosial. Ia mengatakan, “Jangan mereka yang tidak perlu, mereka terima juga bantuan dan subsidi ini.”
Pemerintah juga berencana memanfaatkan teknologi digital untuk memastikan bantuan sosial dapat langsung diterima oleh keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria.
Penggunaan teknologi ini diharapkan mampu meminimalisasi data ganda dan mencegah penyaluran bantuan kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak.
Salah satu kebijakan baru yang signifikan dalam penyaluran bantuan sosial adalah penerapan sistem graduasi. Sistem ini ditujukan bagi KPM yang dinilai telah mampu mandiri secara ekonomi, terutama yang berada dalam usia produktif antara 20 hingga 40 tahun.
Hingga saat ini, sebanyak 500 keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari 13 kabupaten/kota di Jawa Timur telah resmi menyandang status graduasi. Artinya, bantuan PKH untuk mereka dihentikan karena telah dianggap mandiri secara ekonomi.
Baca Juga: Periksa Status! KPM PKH dengan Kriteria Ini akan Terima Bantuan hingga Rp2,4 Juta April-Juni 2025
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa penghentian bantuan ini bukanlah bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah. Sebaliknya, ini merupakan pengakuan atas keberhasilan KPM dalam meningkatkan taraf hidup mereka.
Dengan slogan “Bansos itu sementara, berdaya itu selamanya,” pemerintah ingin mendorong semangat kemandirian ekonomi di kalangan masyarakat penerima bantuan.
Meski telah lulus dari program bantuan, para KPM masih dapat mengakses berbagai program pemberdayaan yang disediakan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Koperasi dan UKM serta pemerintah daerah.
Strategi ini mencerminkan pergeseran pendekatan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan: dari semata perlindungan sosial menjadi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga merencanakan evaluasi berkala terhadap penerima bantuan setiap lima tahun untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam penyaluran.
Keberhasilan program ini terlihat dari kisah nyata sejumlah KPM yang kini menjalankan usaha mandiri. Seorang penerima manfaat misalnya, telah mengelola usaha keripik usus dan keripik jamur selama tiga tahun terakhir, dengan pendapatan bulanan mencapai Rp5–6 juta.
Penerima lain menjalankan bisnis telur asin sejak 2018, dengan omzet bulanan sekitar Rp6 juta. Mereka mengaku telah mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan memilih untuk lulus dari program bantuan agar orang lain yang lebih membutuhkan bisa mendapat kesempatan serupa. Salah satu di antaranya bahkan menyatakan bahwa ia telah menerima bantuan PKH sejak 2012 hingga 2025.
Program ini juga mendapat dukungan dari dunia pendidikan. Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D., yang hadir dalam acara wisuda KPM, menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dalam menyelesaikan masalah sosial serta membuka peluang beasiswa bagi anak-anak dari keluarga yang telah menyelesaikan program graduasi.***