AYOJAKARTA.COM - Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump telah menetapkan kebijakan kenaikan tarif impor terhadap Indonesia sebesar 32%.
Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menilai kebijakan tersebut cenderung emosional dan kental dengan unsur ekonomi politik.
Dalam wawancara dengan jurnalis, JK menjelaskan bahwa kebijakan ini sebenarnya merupakan isu politik, "Ini isu politik sebenarnya, ekonomi politik geopolitiknya yang dia kenakan karena itu perandagannya itu lebih banyak perandagan dengan Cina. Kita tidak, Indonesia tidak akan perandagan dengan dia, hanya kita ingin klarifikasi," ungkap JK.
Mantan Wakil Presiden ini juga membantah klaim Donald Trump bahwa barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia dikenakan pajak sebesar 64%.
Baca Juga: Antisipasi Kemacetan, Diskon Tarif Tol Arus Balik Berlaku 3-5 April 2025 untuk Perlancar Pemudik
JK menegaskan bahwa produk-produk impor Amerika yang masuk ke Indonesia seperti kedelai, gandum, dan berbagai jenis makanan hampir semuanya dikenakan tarif bea masuk 0%, sehingga klaim tersebut perlu diklarifikasi.
Jusuf Kalla juga menganalisis dampak kenaikan tarif impor tersebut terhadap sektor industri Indonesia, khususnya industri sepatu, garmen, dan elektronik.
Menurut penjelasannya, produk-produk seperti sepatu buatan Bandung dan Tangerang yang diekspor ke Amerika Serikat dengan harga antara 15 hingga 20 dolar akan terkena tambahan biaya sekitar 6 dolar akibat tarif 32%.
"Yang kena bea masuk ini 20 dolar, ini kalau kena 32% berarti 6 dolar kenanya. Berapa harga jual di Amerika sepatu itu? 50 sampai," jelasnya.
Baca Juga: 5 Obat Alami Tradisional Sakit Gigi dengan Ampuh, Mudah Ditemukan!
JK menekankan bahwa yang sebenarnya dikhawatirkan dari kebijakan ini adalah menurunnya daya beli masyarakat Amerika.
"Kalau dari Amerika yang menur daya beli, berarti kita kurang ekspor. Kurang ekspor berarti industri kita akan masalah, terjadi PHK. Efeknya sebenarnya ke masyarakat Amerika, ke pengusaha Amerika dari segi daya beli itu hanya 10%," tambahnya.
Dalam menghadapi situasi ini, Jusuf Kalla menghimbau agar seluruh elemen bangsa bersatu.
"Yang pertama kita harus bersatu, artinya pemerintah, pengusaha, masyarakat harus bersatu menghadapi situasi ini sehingga risikonya kecil," tegas JK.
Ia juga meminta agar pemerintah tidak membebani pengusaha dengan kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat operasional bisnis mereka.
"Agar pengusaha bekerja dengan baik, efisien, jangan diganggulah dari baik oleh beban-beban pemerintah," ujarnya.
JK mengingatkan bahwa ekonomi negara dapat tumbuh karena peran pengusaha yang berjalan dengan baik, membayar pajak, dan menyediakan lapangan kerja.
"Ekonomi negara tumbuh karena pengusaha berjalan dengan baik, bayar pajak, memberikan lapangan kerja. Apabila itu tidak, pengusaha itu semua tidak jalan, lapangan kerja tidak ada," pungkas mantan Wakil Presiden RI tersebut.***