AYOJAKARTA.COM -- Selain mengalami tekanan batin dan kebuntuan pikiran, dampak dari tunggakan pinjaman online juga bisa berujung pada kesulitan mendapat pekerjaan.
Kemudahan dalam mengakses Sistem Informasi Layanan Keuangan atau SLIK, rekam jejak keuangan seseorang seperti tagihan pinjaman online bisa diketahui.
Terkait adanya proses rekrutmen kerja yang menggunakan data tagihan pinjaman online maupun pay later sebagai salah satu prasyarat, Ketua ASPHRI memberi pernyataan.
Baca Juga: Mengenal Kepribadian Seseorang dari Ucapan, Hati-hati dengan Orang yang Suka Mengatakan Kalimat Ini
Menurut Yosminaldi selaku Ketua Asosiasi Praktisi Human Resources Indonesia, proses rekrutmen dengan BI Checking merupakan fenomena baru.
Besarnya nilai tagihan seorang pencari kerja, menurut Yos tidak perlu dijadikan sebagai acuan dalam proses rekrutmen karena merupakan persoalan pribadi.
“Ranah BI Checking adalah ranah perdata, jadi saya melihat hal ini kurang tepat kalau perusahaan menjadikan persyaratan untuk seleksi karyawan,” jelas Yosminaldi.
Yos menambahkan, dengan adanya persyaratan BI Checking akan menambah persoalan bagi pencari kerja yang memiliki tanggungan hutang.
Karenanya, hal tersebut tidak perlu dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses rekrutmen bagi pencari kerja.
Baca Juga: Cara Membersihkan WhatsApp agar Lebih Ringan Tanpa Menghapus Chat
Pinjaman online memang menawarkan beragam kemudahan, karena itu tidak sedikit pengguna yang tergiur untuk merasakan.
Disadari atau tidak, pinjaman online telah menjadi salah satu bagian dari cara atau bahkan mungkin gaya hidup masyarakat di Indonesia.
Indikasi tersebut dapat terlihat dari besarnya tingkat hutang pinjaman online yang tersebar di masing-masing provinsi di Indonesia.
Sehubungan dengan peringkat utang pinjol terbesar di Indonesia, DI Yogyakarta menempati urutan ke sepuluh sebagai provinsi terbanyak pinjol.
Provinsi DI Yogyakarta tercatat memiliki tagihan hutang pinjol dengan angka mencapai 764,6 miliar rupiah.
Baca Juga: KTP Dipakai Orang Lain untuk Pinjol Apa yang Harus Dilakukan? Jangan Panik, Begini Cara Mengatasinya
Provinsi Lampung menempati posisi sembilan dengan nilai tagihan pinjol mencapai 829,5 miliar serta 1,0 triliun untuk Provinsi Sumatera Selatan.
Sementara di Sulawesi Selatan tercatat memiliki tagihan hutang pinjol sebesar 1,0 triliun dan Sumatera Utara di posisi keenam dengan nilai tagihan 1,4 triliun rupiah.
Berada di urutan terbesar kelima terbesar di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki tagihan hutang pinjol sebesar 4,0 triliun.
Sedangkan Provinsi Banten memiliki tagihan pinjol sebesar 4,4 triliun dan Jawa Timur di urutan ketiga dengan jumlah hutang 6,3 triliun.
Provinsi DKI Jakarta tercatat berada di urutan kedua sebagai provinsi dengan hutang pinjol terbesar di Indonesia dengan nilai tagihan 10,4 triliun rupiah.
Baca Juga: Cara Membuat Agar Pesan WhatsApp Tetap Centang Satu padahal Sudah Kita Baca dan Online
Sementara Provinsi dengan nilai tagihan pinjol terbesar di Indonesia tercatat berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan total tagihan mencapai 13,6 triliun rupiah.
Demikian nilai tagihan pinjol provinsi di Indonesia yang dirangkum Ayojakarta pada Minggu, 3 September 2023 dari akun instagram @sahamtalk. ***