AYOJAKARTA.COM -- Terdapat kabar menggembirakan tentang pencairan bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tahap pertama tahun 2025.
Bantuan sebesar Rp600.000 untuk periode Januari-Februari-Maret 2025 telah mulai dicairkan secara bertahap melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di beberapa bank penyalur.
Berdasarkan informasi dari channel YouTube Diary Bansos per tanggal 17 Februari 2025, proses pencairan diawali oleh Bank Mandiri yang menjadi bank pertama yang melakukan pencairan.
Baca Juga: Mohon Maaf, Inilah Penyebab Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 2025 Gagal Cair
Selanjutnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengikuti untuk melakukan top-up saldo BPNT.
Terbaru, pada malam tanggal 16 Februari 2025, Bank BNI telah memulai proses pencairan saldo BPNT Rp600.000 ke rekening para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Bagi pemegang KKS Bank BNI, disarankan untuk melakukan pengecekan secara berkala melalui beberapa cara: melalui ATM, mendatangi agen bank, atau cara termudah melalui aplikasi mobile banking Wonder by BNI.
Penggunaan layanan mobile banking sangat direkomendasikan agar KPM tidak perlu bolak-balik mengecek saldo di mesin ATM atau agen bank.
Baca Juga: Menjelang Ramadhan, Bansos PKH & BPNT Cair Lagi! Tapi Bagaimana dengan Program Makan Bergizi Gratis?
Sementara untuk pemegang KKS Bank BRI, yang jumlah nasabahnya termasuk paling banyak dibandingkan Bank Mandiri dan BSI, proses pencairan belum dimulai.
Namun berdasarkan informasi, status SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sudah mencapai tahap SII (Surat Perintah Investasi Instansi).
Sehingga diperkirakan dalam waktu dekat Bank BRI juga akan menyusul mencairkan atau men-top up saldo Rp600.000 ke rekening para KPM.
Para pemegang KKS Bank BRI diimbau untuk bersabar dan secara berkala melakukan pengecekan menggunakan layanan Primo BRI Mobile.
Baca Juga: Terpantau Bansos PKH dan BPNT Cair Lebih Awal di BRI dan BNI, KPM Segera Cek Saldo di KKS
Perlu diketahui bahwa total penerima bantuan BPNT se-Indonesia mencapai 18,8 juta KPM, yang terbagi menjadi dua kelompok: sebagian cair melalui PT Pos Indonesia dan sebagian besar cair melalui kartu KKS.
Bersamaan dengan itu, bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) triwulan pertama tahun 2025 untuk periode Januari-Februari-Maret juga sedang dalam proses pencairan melalui empat bank penyalur yang sama.
Sebagian besar KPM sudah menerima bantuan tersebut, namun masih ada yang belum menerima transferan saldo.
Baca Juga: PKH BPNT Tahap 1 Tahun 2025 Cair Duluan di Wilayah Ini, Nominalnya Capai Rp2 Juta?
Perbedaan penting yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pencairan antara KKS dan PT Pos Indonesia.
Bantuan yang disalurkan melalui KKS tidak akan kembali ke kas negara jika tidak segera diambil oleh penerima.
Sebelum dilakukan pengembalian ke kas negara untuk bantuan yang belum ditransaksikan.
Pihak Kementerian Sosial akan meminta pendamping sosial untuk melakukan penelitian terlebih dahulu dengan mendatangi KPM yang teridentifikasi belum mencairkan bantuannya untuk mengetahui alasannya.
Sementara itu, pencairan melalui PT Pos Indonesia memiliki batas waktu pengambilan yang ketat, dan jika melewati batas tersebut, bantuan akan langsung dikembalikan ke kas negara tanpa proses penelitian.
Untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT melalui PT Pos Indonesia, saat ini status SP2D masih dalam tahap SPM (Surat Perintah Membayar).
Setelah SPM, masih ada proses SP2D dan SII yang harus dilalui.
Setelah semua tahap tersebut selesai, barulah PT Pos Indonesia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuat jadwal pencairan, membagikan undangan kepada KPM, dan melaksanakan proses pencairan.
Proses ini memang lebih panjang dibandingkan pencairan melalui KKS, sehingga biasanya pencairan melalui PT Pos Indonesia dilakukan setelah pencairan melalui KKS selesai dilaksanakan.
Baca Juga: Pencairan PKH BPNT TAHAP 1 2025 Rp600.000 Mulai Bergulir di 4 Bank Penyalur, Ini Rincian Lengkapnya
Fenomena yang sering terjadi, terutama pada KPM validasi yang baru beralih dari BPNT murni ke PKH, adalah minimnya informasi yang diterima.
Sehingga mereka terkadang tidak mengetahui bahwa saldo bantuan PKH sudah masuk ke kartu KKS mereka, yang menyebabkan keterlambatan pencairan.***