AYOJAKARTA.COM– Fenomena pejabat pamer gaya hidup mewah akhir-akhir ini terungkap oleh publik, salah satunya pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Bahkan harta yang tercantum dalam Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat pajak itu melebihi para atasannya di Kementerian Keuangan.
Perilaku pejabat negara yang memamerkan kekayaan di media sosial memantik rasa kecewa dari masyarakat.
Tidak hanya pejabat pamer kekayaan atau istilahnya flexing ini kerap dilakukan oleh para artis Tanah Air.
Lantas siapa yang lebih pantas untuk pamer gaya hidup di media sosial?
Dilansir AyoJakarta.com dari kanal YouTube KOMPASTV, Peneliti Psikologi Sosial, Risa Permanadeli menilai bahwa pamer kekayaan boleh-boleh saja.
Asal penghasilannya sesuai dengan gaya hidup mewah, seperti artis Tanah Air yang memiliki gaji besar.
Tak jarang juga artis Indonesia yang memiliki karir double sebagai pengusaha.
“Boleh saja kalau Anda itu artis atau yang kita tahu kalau penghasilnanya tinggi,” kata Risa, dikutip pada Selasa, (28/3/2023).
Akan tetapi pamer kemewahan bagi pejabat negara dinilai tidak pantas, karena pejabat menerima amanah dari publik.
“Tetapi kalau dari pejabat, pejabat itu menerima amanah publik dan yang namanya publik Indonesia populasinya itu 30 juta, kita itu hidup dibawah garis kemiskinan,” ungkap Risa.
Baca Juga: Keciduk Flexing Sekda Riau Malah Ngaku Produk KW, Warganet Kompak Tepok Jidat: Ngelawak..
“Gaji itu hanya cukup untuk satu orang, bukan satu keluarga, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) masih tinggi, panen belum sesuatu yang pasti karena ada perubahan iklim, apa pantas melakukan itu?,” tuturnya.
Risa mengaku heran dengan negara yang hampir 75 tahun, tidak ada mekanisme kontrol bagi para pejabat dengan gaji yang ilegal.
“Kok bisa ya bangsa yang umurnya itu gak muda lagi hampir 75 tahun, artinya praktek bernegara itu kan kita setiap hari kita latih,” tegas Risa.
“Kok gak ada mekanisme control yang memungkinkan kita bisa mengontrol bahwa penghasilan di luar gaji itu illegal,” lanjutnya.
Dikatakan Risa, memiliki memiliki barang-barang yang nilainya jauh lebih tinggi dari gaji itu tidak pantas, dan pasti ada sesuatu.
Menurutnya di setiap lembaga ada yang mengontrol, akan tetapi tidak terlihat.
“Kalau negaranya itu cerdas, kan dia akan membikin sebuah mekanisme untuk mengontrol itu semua,” kata Risa.
“Pertanyaannya, dinas pajak ngapain ya, kita lapor pajak itu terus ujungnya kemana, atau tidak usah pajak, kalau pajak kan gede, di setiap lembaga itu ada inspektorat yang mengontrol, nah terus itu ngapain?,” ungkap Risa.***