AYOJAKARTA.COM - Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas di tengah upaya diplomasi terbaru.
Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan memulai perundingan penting di Swiss pada Minggu, 21 Juni 2026.
Pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan untuk membahas kemajuan masalah nuklir dan gencatan senjata di Lebanon.
Wakil Presiden AS, JD Vance, telah berangkat menuju Swiss untuk memimpin delegasi Amerika.
Dari pihak Iran, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi juga telah tiba di lokasi.
Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, turut hadir dalam pertemuan tersebut sebagai mediator.
Sebelumnya, Pakistan memang sering menjadi tuan rumah negosiasi antara kedua negara tersebut.
Meskipun ada kesepakatan awal untuk mengakhiri perang, situasi di lapangan masih sangat tidak stabil.
Suasana perundingan kini dibayangi oleh aksi penutupan Selat Hormuz oleh militer Iran.
Teheran menyatakan bahwa penutupan jalur laut vital tersebut merupakan respons atas serangan mematikan Israel di Lebanon selatan.
Iran menganggap serangan itu melanggar kesepakatan yang telah dibuat dengan Washington DC.
Namun, militer Amerika Serikat membantah klaim Iran tersebut dan menyatakan bahwa lalu lintas kapal tetap berjalan normal.
Kondisi di Lebanon selatan sendiri sangat memprihatinkan. Meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah sempat diumumkan pada 19 Juni 2026, kekerasan terus berlanjut.
Serangan udara Israel di wilayah Nabatieh dilaporkan menewaskan sedikitnya 47 orang.
Korban jiwa tersebut mencakup warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
Tim SAR setempat mengungkapkan bahwa serangan tetap terjadi berkali-kali setelah waktu gencatan senjata dinyatakan berlaku.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mempertegas posisi negaranya dalam konflik ini.
“Gencatan senjata yang diumumkan kemarin membuat IDF (tentara) tetap berada di semua posisi dalam zona keamanan yang melindungi komunitas di utara,” kata Katz, dilansir dari The Times of Israel.
Ia menyatakan bahwa tentara Israel (IDF) tidak akan mundur dari wilayah pendudukan di Lebanon selatan.
Katz mengumumkan pembentukan zona keamanan permanen untuk melindungi komunitas di wilayah utara Israel.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Israel akan tetap mempertahankan posisi militer mereka di zona tersebut.
Di sisi lain, kelompok Hizbullah terus memberikan perlawanan sengit. Mereka mengklaim telah menghancurkan tiga tank Israel menggunakan rudal kendali.
Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, menegaskan bahwa rencana untuk melenyapkan kelompoknya telah gagal.
Ketegangan ini membuat nota kesepahaman (MoU) yang digagas Donald Trump tampak sangat rapuh di mata publik.
Warga Lebanon yang mengungsi merasa skeptis terhadap upaya perdamaian ini.
Mereka meragukan komitmen Israel dalam mematuhi perjanjian internasional. Saat ini, sekitar satu juta orang masih telantar dan puluhan permukiman hancur total akibat perang.
Menteri Luar Negeri Iran menuduh Israel menginginkan perang abadi dan menuntut AS bertanggung jawab atas situasi ini.***