AYOJAKARTA.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengusulkan rencana perdamaian untuk perang antara Rusia dan Ukraina.
Prabowo Subianto menyerukan zona demiliterisasi, yaitu wilayah perbatasan antara kedua negara yang tidak memperkenankan adanya aktivitas militer.
Selain itu, Prabowo Subianto juga menyerukan referendum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam apa yang disebutnya sebagai wilayah yang disengketakan.
Baca Juga: Dihiasi Foto Mesra Bersama Jokowi, Baliho Besar '2024 Jatahnya Pak Prabowo' Terpampang di Lampung
Usulan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara IISS Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu, 3 Juni 2023.
Prabowo meminta pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia berkumpul pada IISS Shangri-La Dialogue, sebuah konferensi pertahanan tahunan di Singapura, untuk mengeluarkan deklarasi yang menyerukan penghentian permusuhan.
Dia mengusulkan rencana multi-poin, termasuk gencatan senjata pada posisi saat ini dari kedua pihak yang bertikai dan membangun zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer dari posisi depan masing-masing pihak.
Zona demiliterisasi harus diamati dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian yang dikerahkan oleh PBB, katanya.
Prabowo menambahkan referendum PBB harus diadakan untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah yang disengketakan.
"Saya mengusulkan agar Shangri-La Dialogue menemukan cara deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian," kata Prabowo sebagaimana dikutip The Straits Times.
Baca Juga: Anak Berusia 2 Tahun Tewas dan 22 Orang Terluka di Dnipro Ukraina setelah Serangan Rusia
Usulan Prabowo sejalan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2022 ke Moskow dan Kyiv.
Saat itu Jokowi menawarkan untuk berperan sebagai perantara perdamaian antara para pemimpin mereka dan menghidupkan kembali pembicaraan damai.
Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya telah mengusulkan rencana perdamaian 10 poin, yang meminta Rusia untuk menarik semua pasukannya dari negaranya.
Kepala penasihat diplomatik Ihor Zhovkva mengatakan Ukraina tidak tertarik pada gencatan senjata yang mengunci keuntungan teritorial Rusia.