TEBET, AYOJAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di DKI Jakarta terhadap 1.500 sekolah di Ibu Kota mulai 27 September mendatang.
Diketahui, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menambah jumlah sekolah yang menggelar PTM. Kepala Bidang SMP-SMA Dinas Pendidikan DKI Putoyo mengatakan akumulasi jumlah penambahan sekolah itu yakni sebesar 1.500 sekolah.
Ribuan jumlah sekolah tersebut akan menjadi tambahan dari 610 sekolah yang saat ini sudah memulai PTM Terbatas. Saat ini, ribuan sekolah yang akan melaksanakan PTM Terbatas per 27 September, sedang menjalani pelatihan atau asesmen dari Dinas Pendidikan DKI.
Namun, asesmen kesiapan 1.500 sekolah itu, harus dilalui dengan pengisian modul-modul oleh guru, siswa, dan juga orang tua. Mereka diwajibkan untuk mengisi modul yang menjadi syarat agar sekolahnya bisa melakukan PTM Terbatas.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyayangkan bahwa pengisian modul-modul tersebut tidak berkorelasi dengan kebutuhan persiapan PTM Terbatas di Jakarta. Dia menuturkan, semua kolom modul-modul yang harus diisi, banyak pertanyaan yang tidak relevan dengan persiapan PTM Terbatas.
"Dari semua kolom modul-modul yang kami isi, banyak pertanyaan yang tidak relevan dengan persiapan PTM Terbatas. Kami justru mempertanyakan apa mandat yang dimiliki platform perusahaan swasta tersebut untuk terlibat dalam persiapan PTM di Jakarta. Padahal yang kami butuhkan adalah persiapan teknis dan pelatihan pembukaan sekolah atau PTM Terbatas, bukan malah mengisi modul seabrek", ujar Iman dalam keterangan resmi yang diterima Ayojakarta, Senin 20 September 2021.
Sebagai informasi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta bermitra dengan perusahaan platform belajar sekolah.mu. Platform tersebut didirikan oleh Najeela Shihab yang sudah malang melintang di dunia pendidikan. Dia merupakan pendiri Sekolah Cikal yang dianggap pelopor slogan Merdeka Belajar.
Iman mengaku, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari para guru, siswa, dan orang tua yang merasa kerepotan dengan adanya modul-modul tersebut, karena terdapat video yang harus ditonton di modul yang diketahui berjumlah 11.
Dalam satu modul, Iman menjelaskan pengerjaannya memakan waktu 2-3 jam, dimana ketika sudah tuntas mengisi, akan mendapatkan sertifikat resmi yang sertara 32 jam. Hal ini dinilai tidak berkaitan dengan kompetensi dan kesiapan sekolah dalam PTM Terbatas.
Yang terjadi justru sekolah terdorong mengakali agar guru, siswa, dan orang tua menjawab pertanyaan di modul itu benar semua, lalu dapat nilai 100 dan sertifikat. Bocoran jawaban modul juga sudah tersebar kok di seluruh sekolah DKI Jakarta. Nah, ini kan namanya ngajarin guru, anak, dan orang tua ga bener!" tegasnya.
P2G mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan model asesmen PTM yang merugikan guru, anak, dan orang tua semacam itu. Sebab menurut mereka, pemerintah provinsi tidak menilai langsung ke sekolah secara faktual dan objektif:
"Bagaimana kesiapan infrastruktur sarana prasarana sekolah, pemenuhan Daftar Periksa, kurikulum, SOP sekolah, data warga sekolah yang komorbid, dan kesiapan orang tua plus siswa," pungkas Iman.