TEBET, AYOJAKARTA - Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat mengakibatkan banyak para pekerja dirumahkan sementara dan terpotong gaji imbas kebijakan work from home (WFH) 100% sektor non-esensial.
Atas dasar itulah, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Thopaz Nuhgraha Syamsul menyarankan Pemprov DKI Jakarta agar dapat memberikan bantuan sosial (bansos) ke sektor pekerja yang gajinya UMR atau bahkan dibawah UMR.
"Saya berharap agar Pemprov DKI memikirkan nasib para pekerja yang gajinya UMR bahkan di bawah UMR. Mereka banyak yang terdampak, ada yang dirumahkan, ada yang dipotong gajinya karena hitungannya pekerja harian lepas. Mereka ini salah satu ujung tombak dari ekonomi rakyat, karena berada di lapisan bawah, maka dari itu harus dipikirkan nasibnya," kata Thopaz dalam keterangannya di Jakarta, Senin 5 Juli 2021.
Lebih jauh, Wakil Ketua DPD Gerindra Jakarta itu juga menambahkan, Pemprov DKI sebetulnya mampu memberikan bantuan sosial tersebut kepada pekerja yang terkena dampak PPKM Darurat.
"Saya optimistis sebenarnya jika Pemprov bisa merealisasikan bansos. Sejauh ini yang saya tahu, Pemprov DKI punya anggaran cukup besar untuk penanggulangan Covid-19, dan itu secara bersama-sama sudah disetujui dengan DPRD DKI beberapa waktu lalu," ujarnya.
Namun, jika dirasa berat untuk menjalankannya, ia berujar lebih baik Pemprov DKI Jakarta mengkomunikasikan hal ini dengan pemerintah pusat bagaimana baiknya terkait realisasi bansos.
"Karena sepengetahuan saya saat ini juga pemerintah pusat sedang menggodok ansos yang nantinya akan diberikan ke masyarakat selama PPKM darurat. Yang penting pada prinsipnya tetap masyarakat Indonesia khususnya Jakarta tidak boleh kelaparan meski dengan adanya PPKM Darurat ini," kata Thopaz.
"Saya harap semua instrumen, pemerintah baik pusat maupun daerah bahu-membahu untuk masyarakat agar tidak ada yang kelaparan dan kesusahan," lanjut dia.