TEBET, AYOJAKARTA.COM -- Pembatalan diskusi "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berujung teror mendapat sorotan banyak kalangan tak terkecuali anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi.
Dia sangat mengutuk adanya teror berupa pengancaman tersebut.
"Saya mendengar ada ancaman panggilan oleh kepolisian, ancaman mengenakan pasal makar hingga ancaman pembunuhan. Akibatnya diskusi tersebut dibatalkan. Ini termasuk pemberangusan mimbar akademik," tegas Habib Aboebakar melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (30/5/2020).
Sedianya diskusi tersebut pada Jumat (29/5/2020) lalu, namun dibatalkan lantaran panitia penyelenggara dari “Constitutional Law Society” Fakultas Hukum UGM diteror oleh oknum tertentu.
Bahkan, seluruh panitia yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) mengalami tindakan intimidasi dan ancaman verbal untuk mengubah judul kegiatannya.
Melanjutkan pernyataannya, Habib Aboebakar menyebut pengancaman seperti ini sangat berbahaya untuk forum akademik karena akan memberangus kegiatan diskusi dan penumbuhan wacana. Menurut dia, hal ini sangat membahayakan untuk negara demokrasi, karena para akademisi dibungkam dengan berbagai ancaman.
"Ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus disikapi dengan serius. Saya yakin, ada pihak ketiga yang memancing di air yang keruh, karena tidak mungkin aparat mengirim ancaman dengan pola demikian," terang politisi PKS ini.
Karenanya, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu meminta Polda DIY memberikan atensi serius terhadap persoalan ini. Aparat seharusnya memberi jaminan rasa aman kepada masyarakat, bukan sebaliknya melakukan teror maupun intimidasi.
"Mari kita tunjukkan bahwa aparat menjamin keamanan mimbar akademik. Hal itu dapat ditunjukkan dengan mengusut dan memproses secara hukum mereka yang menjadi dalang pengancaman tersebut," demikian Habib Abobakar.