JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan, setidaknya ada tiga masalah yang harus dikerjakan simultan pada saat yang sama. Yakni, kerja merawat pasien COVID-19, kerja pembatasan sosial untuk cegah-tangkal penularan, dan upaya sejak dini memulihkan perekonomian.
"Ketiganya sama urgensinya dan sama strategisnya," ujar Bamsoet.
Mantan ketua DPR ini mengingatkan, jika masyarakat taat dan konsisten menerapkan pembatasan sosial maka skala dan kecepatan penularan COVID-19 akan menurun dengan sendirinya. Menurunnya jumlah pasien COVID-19 pada gilirannya bisa melonggarkan ketentuan tentang pembatasan sosial untuk memulihkan kehidupan bersama. Selain itu juga menurut dia, membangkitkan keberanian menggerakkan lagi mesin perekonomian nasional.
"Karena itu, semua pemerintah daerah harus all out mendorong masyarakat patuh dan konsisten menerapkan pembatasan sosial. Masyarakat harus diingatkan bahwa pembatasan sosial yang konsisten menjadi modal awal pemulihan ekonomi dari resesi," kata Bamsoet.
Dalam konteks ini, Bamsoet memberi catatan khusus kepada semua kepala daerah di pulau Jawa. Pasalnya, data Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa 75 persen dari total industri nasional berpusat di Jawa. Sehingga, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kontribusi pulau Jawa bagi pertumbuhan ekonomi nasional pun sangat signifikan, mencapai 59 persen per 2019.
"Artinya, tingkat kepatuhan masyarakat di pulau Jawa dalam menerapkan pembatasan sosial sangat menentukan kemampuan negara merespons resesi ekonomi. Jika kecepatan penularan Covid-19 tidak bisa diredam, penghentian aktivitas produksi sektor industri di Jawa akan berkepanjangan. Dampak sosialnya tentu akan sangat serius," tegas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjabarkan, hingga pertengahan April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 2,8 juta pekerja telah mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja) dan dirumahkan. Tidak mengherankan jika jumlah peminat Kartu Prakerja begitu besar. Sekitar 5,96 juta orang mendaftar di gelombang pertama.
"Saat ini saja, ketika penerapan pembatasan sosial diupayakan konsisten, sudah begitu banyak jumlah warga atau keluarga yang menderita karena kehilangan sumber penghasilan akibat tidak bisa bekerja. Termasuk di dalamnya para profesional atau pekerja kantoran yang dirumahkan," urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia berpendapat, tidak bijaksana jika upaya-upaya pemulihan ekonomi baru dilakukan setelah berakhirnya periode penularan COVID-19. Menunda-nunda upaya bersama memulihkan perekonomian akan berakibat pada meningkatnya penderitaan masyarakat dan menggelembungkan jumlah warga miskin.
"Karena itu, ketaatan masyarakat menerapkan pembatasan sosial di pulau Jawa tak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, faktor ketaatan itu menjadi bagian tak terpisah dari keinginan bersama meminimalisir dampak resesi ekonomi," pungkas Bamsoet.