JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mendesak Gubernur DKI Jakarta,Anies Baswedan melibatkan peran pengurus RT dan RW secara maksimal dalam hal pendistribusian bantuan sosial (bansos) wabah virus corona jenis baru, COVID-19.
Dorongan ini disampaikan APKLI melihat situasi di lapangan, khususnya di tengah pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah mulai memanas.
"Situasi di lapangan sudah panas. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang bermain api soal isi perut rakyat hadapai wabah virus corona," tegas Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun Atmo dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut Ali, bukan saja rakyat yang mengalami kepanikan, melainkan masih banyak RT/RW pada kebingungan atas apa yang harus dilakukan.
"Untuk itu kami minta Gubernur DKI Jakarta melibatkan RT/RW secara maksimal dalam penyaluran bantuan sosial corona, baik sembako gratis, BLT maupun lainnya. Karena RT/RW-lah yang mengetahui atas warga di lingkungannya," ujar Ali yang juga presiden Gumregah Nusantara.
Hingga saat ini, menurut dia, data dan mekanisme penyaluran sembako gratis dan BLT, serta bansos lain masih belepotan.
"Lebih dari itu, pekerja informal yang tidak ber-KTP DKI Jakarta banyak yang mengeluh tidak mendapatkan (bansos)," imbuh dokter ahli kekebalan tubuh alumni Fakultas Kedokteran Universitas Ambarawa, Malang dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini.
Ali menyampaikan, per Rabu (8/4) lalu, APKLI sudah mengeluarkan surat mandat khusus kpada seluruh jajarannya di lima kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta untuk mendampingi pekerja informal seperti pedagang, nelayan, petani, ojek, sopir, becak, tukang/kuli bangunan, pekerja rumah tangga, pemulung dan pelaku ekonomi lainnya yang terdampak wabah virus corona sehingga mendapatkan bansos sembako gratis, BLT, serta insentif ekonomi dari Pemda setempat.