JAKARTA, AYOJAKARTA.COM - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menilai ada kesalahpahaman soal tes corona yang akan dilakukan anggota DPR beserta keluarganya. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Kesekjenan DPR kurang gamblang, sehingga menimbulkan perdebatan masyarakat.
Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, tes corona yang direncanakan mulai Jumat (27/3/2020) merupakan hasil iuran dari para anggota DPR. Dana itu bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
AYO BACA : KAJ: Masa Darurat Diperpanjang Sampai 30 April, Semua Kegiatan Pekan Suci Tanpa Umat
Rapid test kepada anggota DPR, lanjut Arsul, juga diprioritaskan bagi yang kurang sehat. Selain itu, bagi yang merasa ada gejala yang tidak biasa papda tubuhnya.
"Nah tapi karena yang disampaikan oleh Sekjen (DPR) gak begitu, maka jadi ramai. Karena itu Kesekjenan DPR harus menjelaskan," ujar wakil ketua MPR itu.
AYO BACA : Corona Sebabkan Rawan PHK, Jokowi Anggarkan Rp10 Triliun
Kesekjenan DPR diminta melakukan koreksi atas sejumlah pernyataan yang menimbulkan protes di masyarakat. Ia menegaskan, semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk rapid test ini.
"DPR membeli dari iuran sebagian anggotanya 40 ribu rapid test kit dari China. Yang 25-30 ribuan alat testnya akan disumbangkan kepada berbagai pihak seperti RS, Pemda," kata Asrul.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar sebelumnya mengatakan, DPR akan menggelar tes bagi para legislator untuk mencegah corona. Rencananya, tes akan dilakukan pada Jumat (27/3/2020), di Aula Kompleks Perumahan DPR, Kalibata, Jakarta.
Guna menghindari terjadinya kerumunan, Sekretariat DPR akan menjadwalkan anggota yang akan menjalani tes corona. Agar mempermudah juga dalam mengklasifikasi hasil tesnya nanti.
"Karena kan jumlah anggota dewan 575, kalau kali 4 saja rata-rata sekitar di atas 2 ribu. Keseluruhan dengan pembantu dan driver barang kali," ujar Indra.
AYO BACA : Karyawan BCA Pusat Positif Covid-19