Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ragukan Pansus Banjir

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta masih menimbang apakah akan ikut andil dalam Panitia Khusus (Pansus) Banjir atau tidak. PKS tidak ingin pembentukan Pansus malah jadi ajang untuk memojokkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya, Pansus Banjir diadakan untuk mencaro solusi, bukan mencari kesalahan.

 

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, Ahmad Yani mengatakan, fraksinya akan mencermati terlebih dahulu arah dan tujuan Pansus Banjir. 

 

"Kalau pansus adalah ingin membantu Gubernur mengatasi masalah banjir, kasih solusi, bukan memojokkan Gubernur, saya kira kita bisa saja lanjut. Tapi kalau untuk memojokkan Gubernur, maka kita nggak sepakat. Tinggal kesepakatan teman-teman arahnya ke mana," katanya kepada wartawan di DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/3/2020).

 

Wacana pembentukan Pansus Banjir bermula saat rapat Badan Musyawarah (Bamus) 24 Februari lalu. Rapat itu mengagendakan jadwal kunjungan kerja alat kelengkapan dewan (AKD), serta jadwal penyebarluasan sosialiasi peraturan daerah pada Maret 2020.

 

Saat itu pula, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengusulkan adanya pembentukan Pansus Banjir. Usulan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun disetujui anggota Bamus yang hadir. Padahal, dalam rapat Bamus saat itu tidak ada agenda membahas Pansus Banjir.

 

Oleh karena itu, Fraksi PKS menilai agar Bamus diulang untuk membentuk pansus banjir. Sebab, menjadi cacat hukum jika Pansus tetap dibentuk sementara pada saat itu tidak ada pembahasan Pansus Banjir.

 

"Ya kita imbau seperti itu, kalau bisa Bamus lagi lah. Terus ada satu kesepakatan kalau tujuan utamanya untuk menyelesaikan masalah banjir, bukan politisir. Kalau politisir, kami nggak dukung," tutupnya.