JAKARTA, AYOJAKARTA.COM - Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia (PDEI) mengungkapkan, Indonesia masih bebas dari korona. Hal itu berdasar hasil pemeriksaan di laboratorium pihaknya. Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa suatu negara tidak akan mengalami kasus virus korona tipe baru, Covid-19.
"Kalau dari hasil lab di biomolekuler tidak ada, berarti memang tidak ada. Dasarnya dari situ," kata Ketua PDEI dr Mohammad Adib Khumaidi dalam acara bincang-bincang dengan media mengenai Update Korona di Indonesia, Jakarta, Sabtu (29/2/2020)
AYO BACA : Benarkah Indonesia Bebas Corona?
Adib menjelaskan, untuk membuktikan tidak adanya virus, negara dapat menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pemeriksaan laboratorium merupakan satu-satunya cara untuk memastikan ketiadaan kasus korona.
"Untuk saat ini, dari hasil pemeriksaan, Indonesia masih negatif," ujarnya.
AYO BACA : PM Australia Tidak Yakin Indonesia Bebas Corona
Adib mengatakan, tidak adanya kasus Covid-19 di Indonesia bukan berarti negara ini terbebas dari virus mematikan itu. Potensi penyebarannya tetap harus diwaspadai.
"Bukan berarti tidak berbahaya. Karena pada saat masuk ke dalam tubuh manusia, maka kemudian dia membawa dampak dengan keluhan atau gejala. Dan tergantung daya tahan tubuh kita juga. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, mungkin dampak itu tidak akan terjadi. Tapi bukan berarti bahwa kalau dia yang (terjangkiti) korona pasti ada gejala," katanya.
Terkait penanganan yang dilakukan terhadap orang-orang yang melaporkan diri atas kekhawatiran terjangkit atau diduga terkena virus itu, menurut Adib, petugas medis akan melakukan sejumlah pemeriksaan. Selain pemeriksaan fisik, petugas juga mengecek riwayat kontak dengan orang-orang yang diduga bepergian ke daerah endemik.
"Dari situ kemudian kalau dia datang ke fasilitas kesehatan dengan keluhan, maka kemudian kita perlakukan seperti halnya terhadap suspect korona," katanya.
AYO BACA : Corona, Potensi Kerugian Jasa Travel Umrah Capai Rp2,5 Triliun