JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Biaya perawatan Pusat Kesenian Jakarta-Taman Ismail Marzuki di Cikini, Jakarta Pusat, selama ini ternyata masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga melihat pembangunan hotel di kawasan pusat kebudayaan dan seni itu, seperti direncanakan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang ditunjuk Pemprov DKI Jakarta sebagai pengelola PKJ-TIM, bisa membantu para seniman memperoleh sumber anggaran lain.
"Bukan masalah komersial atau tidak komersial. Saya katakan nanti bagaimana dia (para seniman) merawat fasilitas bangunannya ini kalau tidak ada sumbernya ini. Tidak selamanya biaya perawatan (TIM) Pemda DKI yang tanggung," kata Pandapotan yang juga merupakan Sekretaris Komisi B DPRD DKI usai meninjau revitalisasi TIM tahap I di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).
Sejauh pengamatan dia, proses revitalisasi yang tengah berjalan ini tak signifikan menganggu aktivitas para seniman, terlebih gedung-gedung utamanya masih utuh.
"Setelah kita lihat turun ke lapangan, lokasi yang mau dibangun gedung itu semua yang dekat dulu tempat pedagang-pedagang dulu ada di sekitaran sini. Sementara gedung induk dan gedung teater tidak ada perubahan," kata legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Ia menuturkan, rancangan revitalisasi ini sudah ada sejak tahun 2007. Desain awalnya tanpa fasilitas hotel. Namun seiring perkembangan waktu dari segi ekonomi, menurut dia, pembangunan hotel atau disebut wisma ini menjadi kebutuhan.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Setda DKI Sri Haryati memastikan, proyek revitalisasi ini dilakukan sesuai kebutuhan.
"Kalau pun di sini ada wisma atau apa-apa, itu semua kebutuhan dari revitalisasi sendiri yang memang tujuannya adalah memberikan ruang yang lebih besar lagi untuk para seniman berekspresi, untuk menjadikan Jakarta sebagai pendukung seni," paparnya.
Proyek revitalisasi ini ditargetkan rampung tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp 1,8 triliun untuk pembangunan tahap pertama yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) dan APBD 2019 sebesar Rp 200 miliar. Kemudian untuk tahun depan telah dianggarkan Rp 600 miliar.