JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Penyelesaian kasus umroh First Travel akan menjadi contoh bagi kasus-kasus serupa di masa yang akan datang.
"Bagaimana rasa keadilan bagi korban? Sudah uangnya diambil, pelaku diputus bersalah tetapi asetnya diambil negara dan korban tidak mendapatkan apa-apa," kata Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Ideal Aset First Travel Disita Negara?" yang diadakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Sularsi menyayangkan putusan Mahkamah Agung bahwa aset First Travel disita negara. Pasalnya, dalam kasus tersebut tidak ada kerugian negara yang terjadi.
Aset First Travel sejatinya adalah milik korban yang sudah membayar untuk umroh, tetapi tidak diberangkatkan oleh biro tersebut tanpa ada kepastian.
"Yang diinginkan para korban adalah mereka tetap bisa berangkat umroh. Itu yang tidak dipikirkan dalam putusan terhadap kasus First Travel," tuturnya.
Sularsi menekankan, kasus Fisrt Travel telah diselesaikan secara pidana. Namun, ada hal yang masuk ke dalam ranah perdata yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
Menurut dia, jauh sebelum kasus First Travel mengemuka, YLKI sudah beberapa kali mengingatkan pemerintah melalui Kementerian Agama bahwa praktik-praktik yang dilakukan biro umroh bisa menjadi bom waktu.
"Masyarakat panjang waktu menunggu untuk bisa berhaji sehingga umroh menjadi pilihan. Peluang pasar umroh luar biasa, tetapi pengawasan pemerintah terhadap biro umroh sangat minim," katanya.
Masih menurut Sularsi, negara sebagai fasilitator harus mengupayakan kasus-kasus serupa First Travel tidak kembali terulang. Namun, Sularsi menengarai praktik-praktik yang dilakukan First Travel masih dilakukan oleh biro-biro umroh lainnya.
"Bagaimana keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam penyelenggaraan umroh?" tanyanya.