JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membentuk tim ad hoc guna mengawasi dan memeriksa kinerja jajaran SKPD DKI Jakarta dikritik tidak akan menyelesaikan masalah.
Langkah ini diambil Anies pasca terungkap adanya pengadaan lem aibon senilai Rp 82,8 miliar, ballpoint senilai Rp 124 miliar, influencer senilai 5 miliar dan lainnya.
"Kalau saya tambahkan sedikit, tim ad hoc ini tidak lain dan bukan lain adalah praktek tambal sulam dari gubernur DKI Anies Baswedan, ini tidak akan menyelesaikan masalah," kata Jubir DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2019).
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad mengatakan, pihaknya bukan ingin mencari-cari kesalahan SKPD, melainkan transparansi Pemprov DKI dalam APBD DKI Jakarta 2020.
"Hal utama yang dibagikan selain buat tim adhoc tersebut adalah yang membuka dokumen-dokumen perencanaan anggaran ini, sehingga masyarakat sudah tahu dari awal, bisa mengawasi dari awal, berpartisipasi dari awal, sehingga tim tim adhoc ini tidak perlu dibuat sebenarnya," tutur Idris.
Lebih lanjut Rian menegaskan, PSI tidak akan surut mengawal penganggaran APBD DKI 2020 berjalan sesuai aturan.
"Seandainya saja ada pilihan lain, kami boleh menyarankan Gubernur DKI Anies Baswedan adalah dengan satu membuka dokumen sejak awal dan dibuka terbuka pada publik, sehingga bukan akses saja yang diberikan ke teman-teman DPRD, tetapi juga seluruh warga DKI Jakarta yang mengkontribusikan pajaknya ke DKI Jakarta," tandasnya.