JAKARTAPUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Sistem perluasan ganjil genap (gage) yang efektif diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 9 September lalu boleh jadi solusi mengurangi polusi dan meminalisir kemacetan di ibukota. Tapi sebaiknya tidak dipermanenkan.
"Untuk sementara (gage) oke, sementara ini dalam rangka mengurangi polusi Jakarta oke, tapi itu tidak boleh jadi permanen, maksudnya harus ada terobosan lain," tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono kepada Ayojakarta, Senin (7/10/2019).
Terobosan lain dimaksudnya yaitu penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
"Kedua transportasi masal kita, ketiga tentunya mengintegrasikan seluruh moda transportasi kita," sambungnya.
Meski tujuannya sama dengan sistem gage, menurut Gembong, ERP setidaknya tidak membatasi masyarakat dalam menentukan pilihan transportasi.
"Maka yang harus dipermanenkan adalah ERP. Itu kan ciri-ciri ada konsekuensi orang, ketika kita membatasi orang itu kan ada konsekuensinya, konsekuensinya adalah pilihan, kita batasi misalnya gak boleh ganjil, tetapi kalau kita nggak berikan solusi atau pilihan kan, gak juga," paparnya.
Ia ingat Gubernur DKIB Jakarta Anies Baswedan pernah menyampaikan bahwa kebijakan sistem ERP akan diterapkan pada akhir tahun 2018.
"Tahun kemarin kan harusnya, Pak Gubernur menyampaikan bahwa di akhir tahun 2018 saat itu akan diselenggarakan (ERP) tapi molor sampai hari ini, belum tahu perkembangan lebih lanjut," ujarnya.
Padahal menurut Gembong, sudah ada komunikasi intens dewan dengan Anies terkait pembahasan sistem ERP di Jakarta.
"Saya nggak tahu persis kenapa Gubernur kok tidak kunjung bisa menyelesaikan ERP itu. Ini program sudah lama, tetapi tidak kunjung, ini kan persoalan di mana kita tidak tahu persis," lanjutnya.