AYOJAKARTA.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah merancang langkah strategis dalam dunia pendidikan melalui peluncuran pilot project sekolah swasta gratis untuk jenjang pendidikan dasar, mencakup tingkat SD, SMP, hingga SMK.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan dasar tidak dipungut biaya, termasuk bagi siswa yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan semangat dan visi yang telah diusung sebelum menjabat sebagai kepala daerah.
Baca Juga: Ciri-Ciri Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2025 Sudah Cair atau Belum, Ini Cara Mengeceknya
Mantan Sekretaris Kabinet tersebut menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Jakarta.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
MK menilai bahwa frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" selama ini hanya berlaku di sekolah negeri. Hal tersebut dinilai menimbulkan ketimpangan bagi peserta didik di sekolah swasta.
MK menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memastikan seluruh warga negara, tanpa diskriminasi, memperoleh pendidikan dasar secara gratis.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut ketentuan sebelumnya telah menciptakan kesenjangan akses karena tidak mencakup siswa-siswa yang harus bersekolah di lembaga swasta akibat terbatasnya daya tampung sekolah negeri.
Menindaklanjuti keputusan tersebut, Pemprov Jakarta kini tengah menyusun skema teknis pilot project sekolah swasta gratis.
Program ini akan diuji coba di sejumlah wilayah untuk menilai efektivitas serta kendala implementasinya, sebelum diterapkan secara menyeluruh.
Pramono menekankan bahwa pelaksanaan pilot project ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban konstitusional, tetapi juga bagian dari visi pembangunan manusia Jakarta yang berkelanjutan dan inklusif.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh nasional dan mendorong daerah lain untuk turut menjamin akses pendidikan gratis bagi seluruh anak Indonesia, tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun jenis sekolah yang mereka tempuh.***