JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Tampaknya, periode kedua Pemerintahan Jokowi tidak akan banyak berubah dari situasi periode pertama yang diwarnai berbagai kegaduhan.
"Padahal, 5 tahun ke depan adalah fase yang sangat menentukan atau menjadi tonggak agar Indonesia pada 2045 mampu menjadi negara maju dan kekuatan ekonomi baru dunia," kata Anggota DPD RI, Fahira Idris, kepada wartawan, Selasa (21/1/2020).
Selain masih belum mampu keluar dari kemendekan pertumbuhan ekonomi, awal periode kedua Jokowi ini diwarnai berbagai kegaduhan akibat skandal besar yang berpotensi merugikan negara.
Fahira mengungkapkan, kemampuan pemerintah menggerakkan roda ekonomi rakyat, mengelola BUMN secara profesional dan prudensial serta menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, serta komitmen memberantas korupsi dan kemampuan menghadirkan keadilan hukum dan ekonomi adalah hal mendasar yang wajib dipenuhi pemerintah jika ingin Indonesia menjadi negara maju di usia republik yang ke-100 (2045).
"Namun, jika melihat kondisi bangsa yang dalam lima tahun terakhir ini hanya berpindah dari satu kegaduhan ke kegaduhan lain, tampaknya mimpi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada 2045 semakin jauh panggang dari api," lanjutnya.
Menurutnya, kondisi ekonomi yang menjadi pondasi utama Indonesia dalam keadaan sangat rapuh. Pengelolaan simpul-simpul ekonomi bangsa terutama BUMN juga bermasalah. Pemberantasan korupsi juga semakin lemah.
"Bukan mau pesimis, tetapi semua indikator kehidupan kita saat ini tidak mengembirakan,” tegas Fahira.
Ditambahkannya, kegaduhan-kegaduhan yang terjadi tak jarang dipicu oleh kebijakan pemerintah. Misalnya kran impor dibuka begitu lebar mulai dari beras, gula, jagung, sampai baja. Bahkan beras diimpor saat petani sedang panen raya dan saat kapasitas Gudang Bulog sudah berlebih dan melahirkan kegaduhan.
Ekonomi yang tak kunjung bertumbuh juga melahirkan kebijakan-kebijakan yang gegabah dan berpotensi kegaduhan baru. Salah satunya, rencana Pemerintah hendak menghapuskan Amdal dan IMB demi mempermudah investasi. Padahal pembangunan dan kelestarian lingkungan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisah.
Di awal tahun 2020 kegaduhan baru tampaknya akan mewarnai perjalanan bangsa ke depan. Terkuaknya berbagai skandal yang terjadi saat ini misalnya korupsi di perusahaan asuransi milik negara Jiwasraya dan dugaan korupsi yang menerpa Asabri juga akan menghantam industri jasa keuangan yang jadi tumpuan pemerintah untuk menambal defisit transaksi berjalan di tengah gejolak ekonomi global saat ini.
Dalam bidang politik dan hukum, kekecewaan publik atas proses lanjutan OTT KPK terhadap Komisioner KPU dalam perkara pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP diprediksi terus melahirkan kegaduhan-kegaduhan baru.
“Saya khawatir omnibus law (terutama terkait investasi dan ketenagakerjaan) akan melahirkan kegaduhan baru lagi karena dinilai lebih mengutamakan investor. Saya harap pemerintah segeralah melakukan pembenahan di berbagai bidang," harap Fahira.