GROGOL, AYOJAKARTA.COM - Salah satu siswa SMPN 286 Jakarta, Aditya, menjadi viral lantaran terancam dikenakan sanksi karena tak ikut pembelajaran jarak jauh (PJJ). Namun, semua kabar tersebut ditepis Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Nahdiana
Nahdiana menceritakan kronologi kenapa Aditya sampai viral. Menurut informasi yang didapatkan dirinya, selama ini Aditya selalu mengikuti PJJ di sekolahnya. Bahkan sangat aktif.
Ketika Aditya sempat tidak hadir PJJ, lanjut Nahdiana, wali kelasnya kemudian mencari tahu apa penyebabnya. Baru diketahui kalau ternyata smartphone yang biasa digunakan oleh Aditya itu rusak dan tidak dapat digunakan.
AYO BACA : Zona Oranye Penularan Corona Meningkat di Indonesia
Setelah viral kasus Aditya, siswa SMPN 286 Jakarta yang nilainya kosong gegara tak punya ponsel atau handphone smartphone untuk belajar, Dinas Pendirikan DKI mengirimkan satu perangkat smartphone untuk Aditya.
“Sudah diberikan langsung oleh Kepsek hari ini. Semoga bisa dimanfaatkan,” ujarnya dilansir beritajakarta.id, Selasa (27/10/2020).
“Diketahuinya hari Jumat lalu, HP yang biasa digunakan Aditya mengikuti PJJ rusak,” tambahnya.
AYO BACA : Sejak Januari, 5.592 Pohin Sudah Dipangkas di Jakarta Barat
Nahdiana juga menyebut Aditya selalu mengikuti semua pelajaran. Bahkan selalu mengerjakan tugas yang diberikan. Berdasarkan catatan dari wali kelas, tidak ada nilai kosong dari semua mata pelajaran yang diberikan.
“Tidak ada nilai kosong. Semua dikerjakan. Ada satu tugas prakarya yang belum diserahkan dan itu tidak mempengaruhi penilaian. Anaknya juga pintar,” tambahnya.
Dia juga memastikan bahwa tidak ada rencana untuk memberikan Aditya sanksi. Apalagi sampai tidak bisa mengikuti PJJ sampai enam bulan. Sebab tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Aditya.
“Tidak ada rencana untuk memberikan sanksi,” tegasnya.
Setelah diberikan telepon genggam, lanjut Nahdiana, Aditya bahkan langsung mengikuti PJJ yang dilakukan per hari ini. “Kami akan selalu memberikan dukungan kepada siswa,” pungkasnya.
AYO BACA : Kembangkan Asesmen Sebagai Pengganti UN, Kemendikbud Gelontorkan Rp 155 Miliar