JAKARTA, AYOJAKARTA.COM - Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan pelepasan saham perusahaan minuman bir, PT Delta Djakarta.
Pada rencana jangka pendeknya Pemprov DKI menyampaikan kajian ke DPRD DKI terkait rencana tersebut.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS Abdul Aziz di Jakarta, Jumat (3/12) melansir Republika jaringan Ayoyogya.com menuturkan Pemda DKI sudah memberikan kajiannya secara lengkap.
"Jadi seandainya dijual itu, uangnya untuk apa, itu juga sudah ada," katanya.
Baca Juga: DKI Segera Sampaikan Kajian Penjualan Saham Perusahaan Bir ke DPRD
Menurut dia, keputusan melepas saham di produsen minuman bir itu harus melalui rapat paripurna. Begitu juga tingkat komisi, kata Ketua Komisi B DPRD DKI itu, juga tidak membahas mendetail namun hanya sebatas memberikan rekomendasi dan diserahkan kepada masing-masing fraksi.
Aziz menambahkan. pelepasan saham tersebut masih ada pro dan kontra di fraksi dan belum mendapat lampu hijau di pimpinan DPRD DKI.
"Kami menyerahkan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan gambaran tentang penjualan saham PT Delta ini. Fraksi sudah memberikan pandangan bahwa ada fraksi yang setuju, ada yang menolak," katanya.
Baca Juga: Fix! Anies dan Wakilnya Hari Ini Tak Hadiri Reuni 212, Wagub DKI: Ada Acara dari Kementerian
Selama ini, Pemprov DKI masih memiliki saham di Delta Djakarta sebesar 26 persen, sisanya sebesar 53 persen dimiliki entitas dari Malaysia dan sisanya lagi dimiliki publik.
Selama ini, Pemprov DKI masih memiliki saham di Delta Djakarta sebesar 26 persen, sisanya sebesar 53 persen dimiliki entitas dari Malaysia dan sisanya lagi dimiliki publik.
"Alasan Ketua DPRD DKI bahwa itu BUMD sehat, besar. Jadi secara kinerja, BUMD ini salah satu BUMD yang kinerjanya baik, mengapa harus dijual," katanya.
Badan Pembina BUMD DKI sudah beberapa kali melayangkan surat permohonan untuk persetujuan pelepasan saham, namun tidak kunjung mendapat respon untuk dibahas di tingkat paripurna.
Aziz menambahkan, pimpinan DPRD DKI beralasan selain belum ada kajian dari pihak pemprov soal pelepasan saham, alasannya lainnya yakni BUMD tersebut dinilai masih sehat dan berkinerja baik sehingga tidak mendapat persetujuan untuk menjual sahamnya.