AYOJAKARTA.COM - Harapan sebagian masyarakat untuk bisa memilih Anies Baswedan dalam ajang Pilkada Jakarta semakin menipis.
Selain karena tenggat waktu pendaftaran yang semakin menyusut, dukungan dari PDIP yang semula disebut akan tertuju kepada Anies Baswedan juga ditengarai batal dilakukan.
Anggapan sebagian kalangan terkait absennya Anies Baswedan di Pilkada Jakarta juga kian diperkuat oleh pernyataan Djuyamto selaku Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dalam keterangan kepada awak media, Djuyamto menyebut PN jakarta Selatan telah mengeluarkan tiga jenis surat untuk Pramono Anung.
Selain surat keterangan tidak pernah menjadi terdakwa dan tidak memiliki hutang, PN Jakarta Selatan juga mengeluarkan surat kepemilikan hak pilih dan memilih.
Ketiga jenis surat tersebut, menurut Djuyamto akan dipergunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dalam Pilkada Jakarta.
“Sudah ada pengajuan surat keterangan yang diajukan oleh pemohon atas nama Bapak Pramono Anung, dalam kepentingan pencalonan sebagai Gubernur DKJ,” ungkap Djuyamto.
Terkait dengan tenggat waktu, KPUD Jakarta menetapkan tanggal 29 Agustus 2024 pukul 23:59 WIB sebagai batas akhir pendaftaran.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Ungkap Karakter Seseorang melalui Cara Duduknya, Kamu Orang yang Seperti Apa?
Berlaga di ajang Pilkada Jakarta untuk menggantikan posisi Anies Baswedan, PDIP telah menetapkan Pramono Anung serta Rano Karno sebagai pasangan calon.
Tanpa ada seremoni dan deklarasi, pasangan calon asal PDIP tersebut akan mulai melakukan pendaftaran pada 28 Agustus 2024 sekitar pukul 11:00 WIB.
Selain nama Anies Baswedan yang digadang-gadang akan mendapat dukungan PDIP, sosok lain seperti Ahok juga sempat menjadi sorotan.
Hilangnya nama Anies Baswedan dalam daftar calon yang diajukan PDIP meski memiliki elektabilitas paling tinggi, menurut sejumlah kalangan karena bukan merupakan kader.
Adanya proses politik yang tidak membuahkan kesepakatan, ditengarai membuat nama Anies Baswedan tergantikan.
Bukan hanya di ajang Pilkada Jakarta, sorot mata publik juga tidak sedikit yang mengamati proses pemilihan kepala daerah di Kediri, Jawa Timur.
Mendapat dukungan dari 16 partai politik, pasangan Hanindhito Himawan Pramana dengan Dewi Mariya Ulfa diketahui kembali ikut berlaga di kontes calon kepala daerah.
Keikut sertaan Dhito yang merupakan putra Pramono Anung dalam kontestasi calon kepala daerah, oleh sebagian kalangan dinilai sebagai bentuk praktik Politik Dinasti.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca 5 September 2024, Ada Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus di GBK
Melalui sejumlah komentar, sebagian masyarakat menilai pernyataan mayoritas elit partai politik tentang potensi bahaya Politik Dinasti hanya sekedar retorika.
“Teriak-teriak dinasti, rata-rata parpol di seluruh Nusantara para elit partai melakukan praktek dinasti,” komentar warganet pemilik akun @Bismillah.