AYOJAKARTA.COM - Mendapat dukungan tanpa syarat dari Partai Nasdem, cawagub pendamping Anies Baswedan dalam perhelatan Pilkada Jakarta kini menjadi sorotan.
Diusung lebih dulu oleh PKB untuk berlaga di Pilkada Jakarta, kehadiran Sohibul Iman sebagai cawagub Anies Baswedan sempat menuai pertanyaan.
Dimunculkannya pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman atau Aman dalam Pilkada Jakarta oleh PKS, sempat dikritik oleh sejumlah politisi PKB karena memperkecil kekuatan.
Misi mencari wakil gubernur diluar dari kader Partai Nasdem yang diisyaratkan Sekjen Nasdem, oleh banyak pihak ditengarai sebagai resiko politik bagi Anies Baswedan.
Potensi terjadinya disparitas koalisi antara PKB dan PKS usai didukung Partai Nasdem, membuat dinamika politik jelang Pilkada dinilai sebagian kalangan menjadi kian menarik.
Wacana lahirnya poros ketiga yang berisi PKB dan PDI Perjuangan serta partai lain yang bersedia ikut berkomitmen-pun kini mulai terdengar.
Sehubungan dengan adanya wacana koalisi PDIP dan PKB sebagai poros ketiga, Pengamat Politik Hendri Satrio atau Hensat memberikan tanggapan.
Meski Anies mendapat kewenangan untuk menentukan cawagub, Hensat menilai hal tersebut tidak berarti menyetujui penuh pasangan Aman.
“Walaupun Surya Paloh mengatakan pilih wakilnya yang Mas Anies inginkan, saya rasa Nasdem juga tahu bukan Sohibul Iman juga,” ungkap Hensat.
Terkait hadirnya kembali Anies dalam Pilkada Jakarta, menurut pandangan Hensat karena tidak adanya dukungan politik dari Koalisi Indonesia Maju.
Sehingga tidak menutup kemungkinan, figur yang pada akhirnya akan mendampingi Anies di Pilkada Jakarta bisa datang dari partai-partai besar selain Koalisi Perubahan.
Terlebih lagi sinyalemen dan gelagat adanya kekurangan minat PKB terhadap pasangan Aman, sudah bisa terlihat sejak pertama kali dicetuskan.
Sehubungan dengan peluang munculnya poros ketiga yang membuat PKB angkat kaki dari Koalisi Perubahan dan merangkul PDIP, Aryo Seno Bagaskoro memberi pandangan.
Menurut Juru Bicara Pilkada PDIP tersebut, dalam menghadapi pemilihan Kepala Daerah proses komunikasi politik terus dilakukan.
Namun khusus untuk Pilkada Jakarta, PDIP menilai perlu melakukan pendekatan dan komunikasi politik yang relatif berbeda.
Adanya ikatan sejarah yang kuat antara PDIP dengan proses pemilihan kepemimpinan di Jakarta, menurut Seno merupakan modal besar dalam memenangkan kontestasi.
Karena itu, hal yang menurut Seno penting dilakukan PDIP adalah dengan lebih mengutamakan kader internal untuk memimpin Jakarta.
“Bisa menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, ada harapan kader internal kami bisa maju di Pilkada Jakarta,” ungkap Seno.