AYOJAKARTA.COM – Meski belum ditetapkan sebagai pemenang pilpres, program makan siang gratis pasangan Prabowo-Gibran sudah menjadi pembahasan sidang kabinet.
Pembahasan program makan siang gratis dalam sidang kabinet tersebut terungkap dari pengakuan Menteri Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia.
Dalam keterangannya kepada awak media, Bahlil mengungkap program makan siang gratis juga masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah serta RAPBN 2025.
Selain perlu diakomodir, program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan Prabowo-Gibran juga relevan untuk dijalankan.
“Program presiden terpilih Prabowo-Gibran itu sudah akan diakomodir, supaya saat 2025 itu langsung berjalan,” jelas Bahlil.
Meski baru bersifat pembahasan awal, rencananya dalam beberapa bulan mendatang rapat kabinet akan kembali digelar untuk pembahasan teknis pelaksanaan.
Baca Juga: 5 Jurusan Kuliah Sepi Peminat di UNNES untuk SNBP 2024, Ternyata Ada Prodi Baru!
Terkait dengan adanya penerapan program makan siang gratis, Menteri PPN Ketua Bappenas Suharso Monoarfa memberi tanggapan.
Menurutnya, program makan siang gratis merupakan salah satu bentuk menjaga kesinambungan antara Presiden Jokowi dengan pemerintahan yang baru.
“Memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih, dan Bappenas sedang menyusun itu,” jelasnya.
Sejalan dengan rencana program makan siang gratis, Budiman Sudjatmiko memperkirakan akan membutuhkan sebanyak 6,7 juta ton beras per tahun.
Baca Juga: Top 20 Kampus Terbaik di Indonesia versi AD Scientific Index, Ada PTN dan PTS Juga
Selain beras, kebutuhan akan daging ayam juga akan mencapai 1,2 juta ton serta daging sebanyak 500 ribu ton daging sapi per tahun.
Sementara untuk kebutuhan sayur mayur selama setahun membutuhkan sebanyak 1 juta ton dan susu mencapai 4 juta kilo liter.
Dengan kebutuhan per porsi sekitar Rp 10.000 hingga Rp 30.000, negara membutuhkan anggaran mencapai 148,4 hingga 399,6 triliun per tahun untuk 47,5 juta siswa.
Sehubungan dengan rencana tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperingatkan akan potensi terjadinya defisit anggaran.
Sehingga perlu langkah-langkah yang sangat ketat dalam proses pengawasan agar tidak mengganggu perekonomian negara.
Terkait dengan rencana penerapan program makan siang gratis yang telah dijadikan materi pembahasan sidang kabinet, Esther Sri Astuti memberi tanggapan.
Menurut Peneliti Institut for Development of Economics and Finance tersebut, program tersebut merupakan hal terlalu dipaksakan.
Esther menilai, penerapan program makan siang gratis yang menjadi ikon Prabowo-Gibran masih belum terlalu bersifat mendesak untuk dilakukan.
Selain peningkatan kualitas SDM yang lebih perlu untuk ditingkatkan, anggaran dibutuhkan juga sangat besar sehingga membutuhkan peran lebih besar dari pemerintah.
“Kalau kita bicara ruang fiskal, ini sudah sempit,” tegas Esther dikutip Ayojakarta, Selasa 27 Februari 2024 dari Kompas TV.