Nasional

Presiden Jokowi Beberkan Lima Agenda Besar Nasional. Penegakan Hukum yang Adil hingga Digitalisasi UMKM

Oleh: Redaksi Selasa 16 Agu 2022, 18:09 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022-2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

AYOJAKARTA.COM—Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD Jakarta pada Selasa (16/8/2022), Presiden Joko Widodo menyampaikan lima agenda besar Nasional.

Lima agenda besar Nasional itu dijabarkan Presiden Joko widodo di hadapan para wakil rakyat.

Berikut  pemaparan lima agenda besar Nasional oleh Presiden Joko Widodo tersebut.

Baca Juga: Tumbuhkan Ekonomi Perbankan, Holding BPD di Indonesia Berpotensi Dibentuk dalam Waktu Cepat

Pertama  :  Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) yang harus terus dilakukan.

Presiden Jokowi  mencontohkan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Hasil ini menempatkan Indonesia sebagai produsen penting pemasok baterai litium global.

Kedua  :  Peningkatkan optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau.

Realisasinya dengan  pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara yang diyakini akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia.

"Kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional, saya optimis," ucap Presiden Jokowi.

 Baca Juga: Siap-Siap, Jokowi Hari Ini Lantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN 'Nusantara'

Ketiga  :  Memperkuat perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat.

Penjaminan dan  pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan serta kelompok marjinal.

"Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci,” ujar presiden Jokowi

Tak hanya itu, pemberantasan korupsi juga menjadi prioritas utama pemerintah yang terus dilakukan.

Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional, naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021, karena banyaknya kasus korupsi besar yang terungkap.

Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 pada tahun 2022.

Baca Juga: Yuk Ikuti Bincang Jumat Bisnis Spesial Episode, bank bjb Hadirkan Ahli Bisnis Ekspor Agar UMKM Go Global

Keempat : Digitalisasi ekonomi sebagai upaya pemberdayaan UMKM.

Pada tahun 2024 ditarget sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital, jumlah ini akan semakin banyak. Pasalnya saat ini baru ada 19 juta UMKM yang telah masuk dalam ekosistem digital.

"Bantuan pendanaan murah akan terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah, juga diharapkan akan menyerap produk UMKM," ucap Presiden.

Kelima : Keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan akan dibangun oleh APBN, tetapi  pemerintah mengajak swasta turut investasi dengan berkontribusi 80 persen.

Sehingga kata Jokowi,  IKN bukan hanya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.

"Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba, dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia," ujarnya seperti dikutip dari Suara.com, Selasa 916/8/2022) dalam artikel Dalam Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD, Presiden Jokowi Beberkan Lima Agenda Besar Nasional .

 

 

Reporter Redaksi
Editor Kiki Dian Sunarwati