TEBET, AYOJAKARTA -- Kapal selam KRI Nanggala-402 telah dinyatakan tenggelam atau subsunk di utara perairan Bali pada Sabtu 24 April 2021 sore.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa 53 awak kapal selam KRI Nanggala 402 gugur.
Merespons hal ini, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 seharusnya dapat dihindari apabila Menteri Pertahanan memberi perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut RI.
Hal ini dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan. Menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 sangat bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun.
“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik. Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, Presiden perlu evaluasi kinerja Menhan”, kata Arjuna dalam keterangannya, Senin 26 April 2021.
Arjuna menyampaikan Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2020 mencapai Rp 131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun 2019 Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun.
Namun dia menyoroti alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan, dimana pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar. TNI AL punya bagian Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar. Sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.
“TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan prosi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Artinya Menhan tidak mampu menerjemahkan visi-misi Presiden di bidang pertahanan. Dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran”, ujar dia.
Selain itu, Arjuna juga menekankan seringkali serapan anggaran kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini dinilai kerap jauh di bawah target. Masalahnya kementerian pertahanan adalah penerima anggaran terbesar dalam APBN.
"Artinya, di bawah Prabowo Subianto performa penyerapan anggaran Kemenhan jauh dibawah standar ideal. Diketahui berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2019, masih ada Rp19 triliun tidak terserap (unspent). Artinya, masih ada gap antara perencanaan dan eksekusi deliverynya," kata Arjuna.
“Ditahun 2019, ada Rp19 triliun anggaran Kemenhan tidak terserap. Artinya, ada gap antara perencanaan dan eksekusinya. Sangat disayangkan, punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar”, tambahnya.