TEBET, AYOJAKARTA.COM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan penambahan sebanyak 11.984 kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia, Rabu (3/2/2021). Penambahan hari ini menjadikan total akumulasi konfirmasi positif di Indonesia mencapai 1.111.671 kasus.
Rekor kasus tertinggi di Indonesia terjadi pada 14.518 kasus. Rekor tersebut dihasilkan dengan jumlah sampel 70.026.
Penambahan hari ini menjadikan total sebanyak 175.236 kasus aktif dengan berkurangnya 2.660 kasus, lalu 905.665 total kasus sembuh dengan penambahan 9.175 kasus yang berhasil disembuhkan, serta 30.770 angka meninggal dunia dengan penambahan 189 kasus meninggal.
Berikut Ayojakarta rangkum kasus harian Covid-19 secara nasional selama sepekan belakang, yang bersumber dari covid19.go.id:
28 Januari: 13.695 kasus
29 Januari: 13.802 kasus
30 Januari: 14.518 kasus
31 Januari: 12.001 kasus
1 Februari: 10.994 kasus
2 Februari: 10.379 kasus
3 Februari: 11.984 kasus
Pelaksanaan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 11-25 Januari 2021 ini dinilai tak efektif menekan laju penularan kasus Covid-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas pendisiplinan melawan Covid-19 di Istana Bogor pada 29 Januari kemarin menyebut, kebijakan PPKM ini tak berdampak pada penurunan mobilitas dan kegiatan masyarakat.
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada,” ujar Jokowi berdasarkan rekaman rapat yang diunggah pihak Istana, Minggu (31 Januari 2021), seperti dilansir republika.co.id.
Laju penambahan kasus Covid-19 di sejumlah provinsi di Jawa dan Bali yang menerapkan kebijakan PPKM inipun tercatat masih tetap naik. Karena itu, Jokowi meminta agar pemerintah turut menggandeng pakar epidemiolog dalam memutuskan kebijakan menekan penularan pandemi.
“Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog sehingga di dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif,” tambahnya.
Jokowi mengatakan esensi dari kebijakan PPKM ini yakni membatasi mobilitas dan kegiatan masyarakat. Namun, implementasi kebijakan PPKM di lapangan dinilainya tak tegas dan tak konsisten.
Hal ini pun membuat disiplin protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat di daerah yang menerapkan PPKM menjadi longgar. “Ini hanya masalah implementasi sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan,” kata dia.
Kendati demikian, Jokowi juga meminta jajarannya agar menemukan cara-cara yang lebih sederhana dalam menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia. Diharapkan melalui cara-cara yang lebih sederhana ini masyarakat mampu memahami pentingnya penerapakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan).
“Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apasih yang namanya 3M,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga meminta agar pemerintah menyiapkan masker yang sesuai dengan standar kesehatan dan diberikan kepada masyarakat yang diketahui masih enggan menggunakan.