BLT UNTUK PEGAWAI HONORER: Alhamdulillah, Rekening Guru Madrasah dan Pengajar Bukan PNS Sedang Divalidasi
TEBET, AYOJAKARTA.COM – Gayung bersambut. Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan agar sisa anggaran bantuan subsidi upah (BSU), semula disebut bantuan langsung tunai (BLT), untuk pekerja yang tidak tersalurkan dialokasikan untuk para guru honorer di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan anggaran BLT atau BSU tersebut saat ini dalam proses pengalihan dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya diserahkan ke Kementerian Agama.
“Kami memang tengah mengupayakan agar guru madrasah bukan PNS atau honorer serta tenaga kependidikan madrasah dan perguruan tinggi keagamaan bisa mendapatkan bantuan subsidi gaji. Mereka juga sangat merasakan dampak dari pandemi Covid-19,” ungkap Wamenag Zainut Tauhid di Jakarta, Jumat (2 Oktober 2020), seperti dilansir laman resmi Kemenag, www.kemenag.go.id.
“Penyiapan data dan kelengkapan administratif penerima subsidi gaji ini tengah dipersiapkan Ditjen Pendidikan Islam,” lanjutnya.
Secara terpisah, Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan validasi data guru madrasah dan tenaga kependidikan bukan Aparatu Sipil Negara (ASN), dulu dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), alias pegawai honorer yang akan menerima bantuan.
“Kami sudah menggelar rapat dengan Tim Asistensi Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi dan bersepakat terkait pemberian Bantuan Subsidi Upah bagi Guru Madrasah dan Tenag Kependidikan Bukan PNS (honorer),” terang Muhammad Ali Ramdhani.
“Kami tengah validasi data guru dan tenaga kependidikan bukan PNS (honorer) yang ada di Simpatika (Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemenag),” sambungnya.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Muhammad Zain menambahkan, proses validasi data terutama dilakukan untuk memastikan nomor rekening guru dan tenaga kependidikan yang akan menerima bantuan dalam keadaan aktif. Calon penerima program ini adalah guru dan tenaga kependidikan madrasah bukan PNS (honorer) yang tercatat aktif mengajar di Simpatika pada Semester I tahun pelajaran 2020/2021.
Khurus guru bukan PNS, lanjut Zain, berdasarkan data real time Simpatika, jumlahnya sebanyak 617.467 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 455.216 guru sudah mencatatkan nomor rekeningnya. Sementara itu, 162.251 guru lainnya, belum mencatatkan nomor rekening pada Simpatika.
Kemenag sudah bersurat kepada Kanwil Kemenag Provinsi yang isinya meminta agar mereka berkoordinasi dengan seluruh satuan kerja terkait untuk memastikan nomor rekening yang tercatat di Simpatika statusnya masih aktif.
“Data berdasarkan nama dan alamat guru madrasah bukan PNS (honorer) yang belum mencantumkan nomor rekening juga akan disampaikan oleh Admin Simpatika Kemenag Pusat melalui Admin Simpatika pada Kanwil Kemenag Provinsi,” katanya.
“Kami sudah meminta Kanwil untuk menyosialisasikan hal ini kepada seluruh satuan kerja dan guru madrasah di wilayah masing-masing sehingga data rekening yang dibutuhkan segera lengkap dan tervalidasi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan ada beberapa profesi yang membutuhkan bantuan BLT Rp1,2 juta, seperti guru honorer dan guru agama. Ida mengusulkan agar sisa anggaran dari program subsidi upah disalurkan kepada guru ngaji dan guru honorer.
“Aspirasi Kemnaker direspons Satgas PEN dan Presiden mengenai suara teman-teman guru honorer di Kemenag maupun Kemendikbud. Kami akan sampaikan ke kas negara untuk disalurkan (sisa anggaran) kepada guru honorer,” kata Ida dalam telekonferensi pers, Kamis (1 Oktober 2020).
Namun, Menaker Ida belum bisa memastikan berapa jumlah penerima dari kedua profesi tersebut. Ia akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).
“Data pasti ada di Kemendikbud dan Kemenag dan bukan domain Kemnaker. Kami dengar ada 1,6 juta, tapi yang pasti bukan kami yang domain jawab. Sementara ini sisa anggaran dari yang ada di Kemenaker dialokasikan untuk guru honorer. Kami akan bicarakan lebih lanjut dengan teman-teman Satgas PEN,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran Ayojakarta, jumlah pegawai honorer di seluruh Indonesia sampai dengan akhir tahun lalu mencapai 4,286 juta orang. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sekitar 70% dari karyawan honorer itu bekerja di pemerintahan daerah.
Awalnya, pegawai honorer atau karyawan non-ASN di lembaga negara juga tidak masuk dalam kriteria penerima BSU atau BLT yang kemudian disebut BSU. Namun, pemerintah memperluas cakupan calon penerima bantuan Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan tersebut.
Hingga saat ini, data yang telah diterima oleh Kemenaker dari BPJamsostek sebanyak 12,4 juta orang. Dari data ini telah disalurkan bantuan kepada 10,7 juta penerima atau 92,48%. Sementara itu yang masih dalam proses pengiriman dari perbankan penyalur adalah sebanyak 745 ribu orang. Seluruh proses ini dimulai sejak tanggal 24 Agustus 2020.