TEBET, AYOJAKARTA.COM – Peningkatan pelayanan angkutan umum dengan mempertahankan langkah-langkah kesehatan ditengah pandemi dapat mendukung pemulihan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah harus pintar-pintar mengatur peningkatan frekuensi dan kapasitas angkutan umum untuk mengurangi kepadatan penumpang.
Operator angkutan umum diminta untuk menggunakan sistem penghitungan penumpang, terutama pada kereta komuter dan pinggiran kota, untuk mengelola kapasitas. Perjalanan di luar jam sibuk perlu didorong dengan insentif, seperti harga yang lebih murah, untuk mendistribusikan kepadatan.
Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, transportasi regional dan lokal di Bodetabek harus segera dibenahi. Menurutnya, keberadaan (Jabodetabek Residence) JR Connexion dan Trans Jabodetabek sebagai transportasi regional dapat terus ditambah di tengah keterbatasan daya angkut KRL Jabodetabek.
Layanan transportasi regional, kata dia, seperti Bus Transportasi JR Connexion yang merambah masuk ke kawasan perumahan dapat terus ditambah, terlebih di tengah keterbatasan layanan KRL Jabodetabek di masa pandemi.
“Ada layanan tambahan dapat membawa sepeda menjadi daya Tarik tersendiri. Dengan tarif kisaran Rp 20 ribu – Rp 25 ribu tidak memberatkan warga. Rata-rata jika warga di kawasan perumahan di Bodetabek menggunakan kendaraan menghabiskan sekitar Rp 75 ribu dalam sehari,” jelasnya dalam siaran pers yang diterima Ayojakarta, Kamis (20/08/2020).
AYO BACA : BPTJ Luncurkan Bus JR Connexion Rute Kemang Pratama Bekasi - Gambir
Djoko mengatakan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang berada dibawah naungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat menganggarkan untuk membenahi transportasi lokal. Selain itu, aspek political will dan kepedulian kepala daerah Bodetabek membenahi transportasi juga menjadi prasyarat utama.
Bahkan, Djoko menyarankan agar operator dan pemerintah dapat mencontoh daerah-daerah di luar Bodetabek yang justru bisa memaksimalkan potensi transportasi umum di tengah keterbatasan anggaran. Daerah-daerah tersebut antara lain Kab. Tabanan (Trans Tabanan), Kota Semarang (Trans Semarang), Kota Pekanbaru (Trans Metro Pekanbaru), Pemprov. Jawa Tengah (Trans Jateng), Pemkot. Banda Aceh (Trans Kutaraja), Pemprov. DI Yogyakarta (Trans Yogya).
“Di samping itu, pembenahan transportasi umum lokal di kota-kota dalam wilayah Bodetabek harus segera dilakukan. Layanan transportasi umum, seperti Trans Patriot (Kota Bekasi), Trans Pakuan (Kota Bogor), Trans Anggrek (Kota Tangerang Selatan) dan Trans Tangerang (Kota Tangerang) masih dapat dibenahi dengan Program Pembelian Layanan (Buy the Service),” kata Djoko.
Pemerintah telah memberikan subsidi terhadap penyelenggaran transportasi umum di daerah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan.
Tahun 2020, terdapat lima kota mendapatkan program ini, yakni Medan, Palembang, Yogyakarta, Surakarta dan Denpasar. Akan dilanjut tahun 2021 untuk Kota Bandung, Banjarmasin, Surabaya dan Makassar.
“Sekarang tinggal sejauh mana pemda di Bodetabek merespon kebijakan itu untuk membenahi transportasi lokal di daerah masing-masing. Program ini menghilangkan sistem setoran dan pengemudi sudah mendapat gaji bulanan,” tutur Djoko.
AYO BACA : Bus Penghubung Sentul-Blok M Beroperasi, Ini Jam Operasionalnya