AYOJAKARTA.COM – Menteri Kesehatan Periode 2004-2009, Siti Fadila Supari mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mewaspadai Amandemen IHR.
Amandemen IHR atau International Health Regulation, menurut Siti Fadila Supari dapat berdampak sangat luas bagi kesehatan seluruh rakyat Indonesia.
Sebab melalui Amandemen IHR atau International Health Regulation, Siti Fadila Supari menilai Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memiliki akses untuk mendikte Indonesia.
Baca Juga: Cara Blokir dan Laporkan Kontak di WhatsApp agar Tidak Bisa Kirim Pesan Lagi
Sebelumnya, Amandemen IHR yang merupakan Buku Regulasi WHO telah disepakati dengan cara-cara yang tidak mengindahkan kedaulatan suatu bangsa.
Melalui kanal Youtube-nya Siti menambahkan, Amandemen IHR yang memiliki tenggat waktu pada 19 Juli 2025 mendatang akan menjadi penentu Indonesia.
“Ini pesan untuk Pak Prabowo, Amandemen IHR ini sangat berbahaya untuk kesehatan dan kedaulatan bangsa kita, Pak,” ujar Siti.
Salah satu alasan yang menurut Menkes periode 2004-2009 perlu diwaspadai adalah karena dalam amandemen tersebut juga merinci soal pandemi global.
Baca Juga: Tamat! Rating The First Night With The Duke Pecah Rekor, Intip Penjelasan Akhir Kisahnya
Sejumlah alasan yang menurut Siti perlu mendapat perhatian khusus dari Presiden adalah perubahan definisi mengenai pandemik.
Berdasarkan amandemen tersebut, WHO dapat secara tegas melakukan pengendalian terhadap kondisi kesehatan suatu bangsa yang ikut menandatangani.
Alasan kedua yang membuat penandatanganan Amandemen IHR beresiko bagi kedaulatan bangsa Indonesia adalah karena harus menyetujui seluruh ketentuan WHO.
Peran seorang Presiden sebagai Pemimpin Negara atau Menteri Kesehatan, melalui amandemen tersebut menurut Siti tidak berfungsi.
Baca Juga: Jadwal Job Fair di SMKN 57 Jakarta, Ribuan Lowongan Kerja Tersedia untuk Umum
“Nomo tiga, kita disuruh mendanai apapun perintah dari WHO dengan dana kita, kalau tidak punya kita disuruh ngutang,” jelas Siti.
Seluruh butir-butir Amandemen IHR, menurut Siti lebih banyak mendatangkan keburukan bagi rakyat Indonesia sehingga Presiden perlu bersikap lebih tegas dan bijaksana.
Selain diperingatkan Menteri Kesehatan Periode 2004-2009, peringatan serius mengenai dampak negatif penandatanganan Amandemen IHR juga disampaikan Dharma Pongrekun.
Disampaikan saat menjadi narasumber di sebuah siniar, Dharma menyebut tanggal 19 Juli 2025 mendatang nasib dan kedaulatan bangsa Indonesia akan dipertaruhkan.
Setiap negara yang bersedia mengikuti aturan tersebut, menurut Dharma akan disodorkan dengan sejumlah peraturan mengikat sehingga akan sulit untuk berdaulat.
Hanya memiliki kesempatan untuk patuh dan taat tanpa bisa berdaulat, pemerintah Indonesia menurut Dharma harus segera membuat Surat Penolakan Amandemen IHR.
Kebijakan tersebut, menurut Dharma perlu segera dilakukan mengingat kedaulatan seluruh rakyat Indonesia di masa depan akan menjadi taruhan.
“Bila sampai tanggal 19 tidak ada negara yang menolak, maka secara otomatis negara tersebut akan tunduk kepada regulasi mereka,” jelas Dharma dikutip Ayojakarta dari YouTube Ngaji Roso. ***
Baca Juga: Riset Ipsos 2025 Bongkar Persaingan Nyata di E-Commerce Indonesia