CILEGON, AYOJAKARTA.COM -- Sopir ambulans mengeluhkan adanya kewajiban melakukan rapid test mandiri di area Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheuni dengan biaya Rp250 ribu hingga Rp350 ribu.
Rapid test tersebut wajib dilakukan seorang sopir ambulans yang akan menjemput jenazah dan keluarganya yang berada di Jakarta. Seorang sopir ambulans mengeluhkan adanya kewajiban melakukan rapid test dengan biaya mahal tersebut.
Diceritakan H, saat itu dirinya berangkat dari wilayah Lampung seorang diri untuk menjemput jenazah beserta keluarganya yang ada di Jakarta untuk dibawa ke Lampung. Namun, saat memasuki area Pelabuhan Merak dirinya diminta petugas untuk rapid test terlebih dahulu.
Dalam kwitansi yang diperoleh tertulis Klinik Merak Medika Utama yang beralamat di Jalan Laksmana RE Martadinata, Sukajadi, Merak, Kota Cilegon dengan nominal Rp350 ribu.
Bukan hanya itu, H mengaku saat akan menyeberang ke Pelabuhan Merak pun dirinya diminta untuk melakukan rapid test di Pelabuhan Bakauheuni dengan tarif sebesar Rp250 ribu.
"Kwitansi dari klinik di Merak. Kemarin pas ke sini belum diminta rapid test. Sekarang ada. Dari Bakauheuni ke Merak Rp250 ribu, dari Merak ke Bakau Rp350 ribu," ucapnya, Kamis (14/5/2020), seperti dikutip Suara.com.
AYO BACA : Pelabuhan Merak Masih Beroperasi
Selain itu, usai menjemput jenazah dan keluarganya untuk kembali ke Lampung dan hendak memasuki area Pelabuhan Merak, ia pun diminta untuk melakukan rapid test oleh petugas berseragam putih pascakeluar dari Gerbang Tol Merak. Meski saat itu ada pihak kepolisian yang turut membela agar membiarkan mobil ambulans bisa bergegas membawa jenazah.
"Akhirnya dibawa ke klinik untuk rapid test agar bisa menyeberang. Ya kita bayar. Kalau sudah bayar baru kita masuk beli tiket. Padahal polisi sudah membela kita, tapi tetap harus rapid test," ungkapnya.
Lanjutnya, pemeriksaan rapid test pun wajib dilakukan kepada seluruh anggota keluarga jenazah yang ikut dalam mobil dengan masing-masing orang diminta untuk membayar pemeriksaan rapid test tersebut.
"Ya keluarganya juga bayar. Yang kasian ada satu bus diturunin, dites, itu orang PHK-an semua," kata dia.
Padahal, sudah tertuang aturan dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 25 tahun 2020, tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idulfitri tahun 1441 Hijriah.
Dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19, dalam Pasal 5 ayat 1 huruf (d), bertuliskan larangan sementara penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) dan huruf (b), dikecualikan untuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulance dan mobil jenazah.