BANDUNG, AYOJAKARTA.COM --Tekanan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih akan berlanjut hingga akhir tahun ini menyusul pandemi Covid-19 yang belum mereda.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan menyebut sebanyak 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan imbas pandemi Covid-19. Sebanyak 10,6% di antaranya atau sekitar 160.000 orang kehilangan pekerjaan karena PHK, sedangkan 89,4% lainnya dirumahkan.
Ekonom dari Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB), Anggoro Budi Nugroho mengungkapkan, tekanan pertumbuhan perekoomian tak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia.
"Yang jelas pertumbuhan (Ekonomi) tersandera. Prediksi IMF kan dunia bisa sampai -4%. Indonesia di Asean termasuk yang masih tumbuh tengah, Singapura dan Vietnam terbaik. Tinggal nanti fiskal yang masih bergerak itupun terkontraksi," ujar Anggoro kepada Ayobandung.com, jaringan AyoMedia, Jumat (1/5/2020) malam.
AYO BACA : Kampret dan Cebong Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Berbagai lembaga internasional telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini. IMF misalnya, menyebutkan penyebaran virus Covid-19 yang terbilang cepat akan menghapus harapan pertumbuhan ekonomi tahun 2020.
Menurutnya, cara terbaik menghindari depresi di tengah pandemi Covid-19 dengan memberikan dukungan tepat bagi dunia usaha. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk bermain-main dengan kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah di banyak negara saat ini diuji untuk menemukan obat yang tepat untuk menyembuhkan perekonomiannya.
"Kedua, rambatan jatuh tempo utang valas di bisnis, penurunan kapasitas produksi dan PHK, jangan sampai menjalar ke perbankan lewat NPL dan sebagainya. Mudah-mudahan bisnis kita terampil renegosiasi kontrak, dan sebagainya," kata Anggoro.
Ada sejumlah indikator yang digunakan IMF menyebut krisis keuangan global. Sinyal umum digunakan itu mulai dari resesi ekonomi, pasar saham yang anjlok, kurs yang melemah, dana asing yang keluar terus meningkat, hingga turunnya harga komoditas dan minyak dunia. Namun untuk menilai suatu negara apakah mengalami krisis atau tidak, IMF akan melakukan penilaian dan pendekatan lebih mendalam lagi.
AYO BACA : Rizal Ramli: Awal yang Bagus Pak Jokowi, Akui Ekonomi RI Nyungsep Akibat COVID-19
Untuk Indonesia, indikator umum terjadinya krisis itu bisa dirasakan saat saham terus terkoreksi, rupiah mencapai level terendah, ancaman pengangguran, hingga pertumbuhan ekonomi yang bisa mencapai 0%.
"Karenanya itu (renegosiasi kontrak) agenda maha krusial. Mencegah krisis di sektor riil masuk ke sektor finansial. Pemerintah dan Bank Indonesia bisa melindungi lewat stabilisasi kurs, intervensi likuiditas, kebijakan moneter dan manajemen risiko lewat kontrak,," katanya.
Di sisi lain, Anggoro enggan menyebut, dampak pandemi Covid-19 bisa membawa Indonesia kepada krisis seperti pada 1998. Menurutnya, kondisi Indonesia saat ini berdasarkan proyeksi kontraksi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dirasa masih jauh dengan krisis tahun 1998 yang kala itu mencapai -14%.
"Jadi kalau melihat proyeksi kontraksi PDB kita berdasarkan proyeksi Kemenkeu 0 s/d -1%, saya menduga sampai -2% kalau sampai berlanjut ke kuartal 4/2020. Tidak sampai sedalam dunia atau eropa yang masing-masing -4 s/d -7%. Sementara di Krisis 98 kita sampai -14%, dan rasio utang terhadap modal korporasi-korporasi di Indonesia yangg rata-rata <5>
Dia menilai Indonesia saat ini belum sampai pada tahapan harus menjual surat utang ke lembaga donor seperti IMF atau Bank Dunia. Dia meyakini, pemerintah masih bakal berhati-hati dalam menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Hal ini termasuk upaya pelibatan BI membeli surat utang pemerintah di pasar perdana.
Meski pada kenyataannya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual bersama Komisi XI DPR RI, pada Rabu (8/4/2020) menyatakan, pemerintah bakal mendapat dana dari lembaga keuangan internasional dan sejumlah investor asing dalam rangka menghadapi pandemi Covi-19. Bahkan sejumlah lembaga dan negara itu diperkirakan bakal memberi pinjaman senilai 7 miliar dolar AS atau setara Rp112 triliun (kurs Rp16.00 per dolar AS).
"Saya belum melihat ada tanda-tanda krisis yang sampai berujung bailout lembaga-lembaga donor akan datang. Bicara pinjaman/utang ke donor masih terlalu jauh, itu alasan saya. Kalau melihat data, PR-nya masih dimencegah krisis di bisnis masuk ke perbankan," ujarnya.(Eneng Reni)
AYO BACA : Menteri Mesti Gerak Cepat Tolong UMKM Sebelum Ada Gejolak Sosial