JAKARTA, AYOJAKARTA.COM – Wacana pembatasan sepeda motor yang disuarakan Nurhayati Monoarfa, Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendapatkan tanggapan dari pengamat otomotif Tanah Air.
Seorang pengamat otomotif Nasional, Bebin Djuana menganggap bahwa wacana dirasakan tidak perlu. Dia berpendapat, sepeda motor merupakan kebutuhan masyarakat akan alat transportasi, untuk berpindah tempat dari poin A ke poin B. Dan apakah ada pilihan lain untuk masyarakat, meski jumlahnya sudah terlanjur banyak.
"Yang perlu dikendalikan pertumbuhannya, sambil menyediakan angkutan publik sebagai pilihan masyarakat," ujar Bebin Djuana seperti dilansir Suara.com.
Lelaki yang memiliki latar belakang berkarya di Suzuki dan Indomobil Group sampai Hyundai itu pun mempertanyakan, bahwa tujuan usulan ini untuk apakah? Ingin mengurangi kemacetan, menekan angka polusi atau ada agenda lainnya?
AYO BACA : Setuju atau Tidak, Wacana Sepeda Motor di Bawah 250 cc Dilarang Melintas?
"Tidak masuk di akal usulnya. Sekarang ada aturan ganjil genap, apa bukan mengebiri hak pembayar pajak," tegasnya.
Sementara Yannes Martinus Psaribu, pengamat otomotif lainnya mengatakan, wacana tersebut perlu dipertimbangkan dengan baik. Ada beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan.
Pertama, soal kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas. Jika dikaitkan dengan populasinya, jumlah sepeda motor memang sudah begitu banyak, sekitar lima kali jumlah kendaraan beroda empat atau mobil.
"Dari sini bisa dilihat bahwa kontribusi kendaraan roda dua terhadap kemacetan lalu lintas sudah dinilai cukup serius," papar Yannes.
AYO BACA : Indonesia Jadi Tuan Rumah PG4 2020
Kedua, lanjutnya, adalah soal kecelakaan lalu lintas. Jumlah kendaraan roda dua di jalan nasional berisiko mengalami kecelakaan lebih tinggi. Sejauh ini, jumlah kecelakaan tertinggi memang terjadi pada pengguna kendaraan roda dua.
"Artinya, jika concern legislatif itu mungkin saja berkaitan dengan keselamatan, maka hal ini bisa diterima, jika dilihat dari satu sisi itu saja," terangnya.
Akan tetapi, perlu juga dilihat masalah sosial-ekonomi masyarakat. Jika masyarakat ekonomi lemah selama ini berpindah tempat antarprovinsi dengan motor. Ini juga bukan karena mereka bikers sejati, namun lebih dikarenakan keterbatasan ekonomi mereka.
"Bagaimana permasalahan ekonomi kelompok akar rumput ini dapat survive untuk menghidupi keluarganya, jika mesin ekonomi mereka dimatikan peluangnya untuk melintasi jalan arteri dan jalan kolektor sebagai bagian dari network jalan antarprovinsi," tegasnya.
Selain itu, bagaimana sistem penegakan hukum dan pengawasannya. Hal ini juga akan menjadi masalah besar selanjutnya.
Jika memang akan ditentukan dari kapasitas 250 cc ke atas saja yang diberikan izin melintasi jalan nasional, apakah pihak polisi sudah melakukan pengecekan SIM khusus pada setiap pengguna sepeda motor 250 cc?
"Jika urusan kapasitas mesin dikaitkan dengan daya dan kecepatan motor, maka perlu diingat bahwa sepeda motor 250 cc ke bawah pun sudah memiliki top speed dan akselerasi yang begitu dahsyat. Jika dikaitkan dengan body kendaraan yang bongsor, bukankah sekarang sudah banyak sekali motor matic 155 - 250 cc yang berbadan besar dan berat?" tandas Yannes.
AYO BACA : Kunjungan Anies ke Pintu Air Enggak Penting