Nasional

Dampak Korona, Relaksasi Moneter Dianggap Perlu

Oleh: Admin Selasa 25 Feb 2020, 15:37 WIB
Wishnutama dan Presiden Joko Widodo saat berada di Keris Cafe, Semarang. (Instagram/@wishnutama)

JAKARTA, AYOJAKARTA.COM - Relaksasi moneter akibat wabah virus korona covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia perlu dilakukan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 persen pada pekan lalu. Hal itu penting untuk mendukung pergerakan ekonomi.

"Kita akan memutuskan langkah-langkah kebijakan fiskal dalam mendorong ekonomi kita. Baik dari sisi konsumsi, baik dari sisi investasi, dan dalam meningkatkan kembali sektor pariwisata, terutama di Bali, di Sulawesi Utara, dan di Kepulauan Riau," ujar Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas level menteri di kantor presiden, Selasa (25/2/2020).

Penyebaran virus korona menekan perekonomian nasional, terutama di sektor pariwisata. Jokowi pun meminta seluruh instrumen, baik moneter dan fiskal, disiapkan untuk memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi nasional.

Dalam rapat, Jokowi menyinggung lesunya pariwisata di tiga daerah yang selama ini menjadi pintu gerbang utama turis asal Tiongkok. Anjloknya kunjungan wisata dari luar negeri, menurut Jokowi, harus disiasati dengan menarik kunjungan wisatawan domestik. Salah satunya dengan menggalakkan lebih banyak kegiatan konvensi dan pameran (MICE) di tiga daerah yang disebut di atas.

AYO BACA : Survei Terbaru: Elektabilitas Prabowo Tertinggi Mengatasi Anies, Sandi, AHY dan Ridwan Kamil

"Serta ditingkatkan promosi yang menyasar ke pasar wisatawan mancanegara yang sedang mencari alternatif destinasi wisata karena batal mengunjungi Tiongkok, Korea Selatan dan Jepang. Saya minta agar insentif dan upaya mendorong ekonomi ini dilakukan secara bersamaan dan saling dukung mendukung," katanya.

Seluruh kementerian dan lembaga diimbau mempercepat belanja anggaran, termasuk dana desa dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Tak hanya itu, pemerintah daerah melalui gubernur juga diminta lebih cepat merealisasikan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah percepatan penyerapan belanja ini diyakini mampu menjaga konsumsi rumah tangga yang menjadi bahan bakar utama pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program padat karya yang berdampak langsung kepada masyarakat itu dilakukan kembali. Saya kira ini di Kementerian PUPR, di kementerian BUMN, di Kementerian perhubungan, Kementerian pertanian dalam membangun irigasi misalnya, KKP, saya minta dipercepat realisasinya," kata presiden.

AYO BACA : Banjir di Utan Kayu Utara Sepinggang Orang Dewasa, Warga: Petugas Jangan Hanya Foto-foto!

Jokowi pun mengingatkan jajarannya untuk menekan defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan, dengan cara menakan impor dan menggalakkan penggunaan produk substitusi impor.

Sebelumnya, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan tembus 5 persen pada kuartal I 2020, yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi Tiongkok akibat penyebaran virus korona. Epidemi virus korona memang memukul perekonomian Tiongkok lantaran banyak negara memutus jalur transportasi dari dan menuju negara tersebut.

Bank Dunia menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok berpotensi melambat sebesar 1-2 persen. Sedangkan setiap perlambatan sebesar 1 persen di Tiongkok akan berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi Indonesia hingga 0,3 persen.

Penyebaran virus korona di negara-negara dunia memang semakin mengkhawatirkan. Terbaru, Korea Selatan sudah menyatakan siaga virus korona pada level merah. Tercatat hingga Selasa (25/2/2020) pagi, sudah ada 833 kasus positif korona di Korea Selatan.

Tak hanya itu, penyebaran dengan waktu cukup singkat juga tercatat di Iran, dengan jumlah kasus positif sebanyak 61 kasus dan 12 kematian akibat virus korona.

AYO BACA : Enggak Ada Waktu Lagi Buat Belajar, Wagub Baru Harus Langsung Kerja

TAGS:
Reporter Admin
Editor Fitria Rahmawati