JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah pusat lewat Kementerian ESDM berencana mengubah skema subsidi gas LPG 3 Kg mulai pertengahan 2020. Harga gas melon akan disesuaikan dengan harga pasar selayaknya gas LPG 12 Kg.
Menyikapi hal itu, Fraksi PKS di DPR RI, meminta Kementerian ESDM lebih berhati-hati sebelum menarik subsidi LPG 3 Kg.
Sebelum kebijakan itu dieksekusi, pemerintah seharusnya menyiapkan data jumlah masyarakat miskin yang akan menerima kompensasi dari penghilangan subsidi LPG 3 Kg tersebut.
"Kebijakan itu harus diperhitungkan secara cermat, jangan sembrono karena kebijakan penarikan subsidi Gas 3 Kg akan berdampak luas bagi masyarakat," kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto, kepada wartawan.
Namun, pada dasarnya PKS memaklumi rencana kebijakan tersebut. Asalkan pada saat yang sama pemerintah menyediakan kompensasi langsung kepada masyarakat.
PKS sepakat subsidi harus diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan pada komoditas yang disalurkan. Karena itulah Kementerian ESDM harus menghitung secara cermat besaran jumlah masyarakat miskin calon penerima kompensasi atas pencabutan subsidi.
"Agar pemberian kompensasi tersebut lebih tepat sasaran," tegas Mulyanto.
Sedikitnya ada dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pendistribusian kompensasi. Pertama, kompensasi diberikan kepada "orang yang membutuhkan" dengan data by name by address yang akurat.
Kedua, kelebihan anggaran subsidi LPG 3 kg dapat dialihkan untuk subsidi listrik sehingga harga listrik untuk golongan rumah tangga tidak mampu 900 VA tidak naik.
Fraksi PKS juga berharap, pada saat yang sama pemerintah gencar mengembangkan jaringan gas alam agar kebutuhan gas yang murah bagi masyarakat tetap terpenuhi. Hal itu akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor gas secara signifikan.
"Dengan demikian, defisit transaksi berjalan dan penggerusan devisa karena impor LPG dapat dikurangi," kata Mulyanto.