JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah ke depan perlu memperbaiki keseimbangan primer Anggaran dan defisit transaksi berjalan (DTB) Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan meningkatkan penerimaan dan menyetop impor migas.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto menyebutkan, ada dua catatan negatif yang mencolok dari laporan realisasi APBN 2019, yakni soal keseimbangan primer dan defisit transaksi berjalan. Keduanya sangat terkait dengan sektor migas.
Mulyanto menjelaskan, keseimbangan primer adalah penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayangan bunga utang.
"Idealnya posisi pendapatan lebih besar daripada belanja negara. Dengan demikian kondisi keuangan dapat dikatakan aman," ujarnya melalui pers rilis yang diterima redaksi Ayojakarta, pagi ini (Jumat, 10/1/2020).
Sementara jika pendapatan lebih kecil daripada belanja maka untuk membayar bunga hutang diperlukan hutang baru. "Ibarat gali lobang, tutup lubang," imbuhnya.
Ia mencatat pada tahun 2018 kesimbangan primer APBN minus Rp 11,5 triliun, sedangkan tahun 2019 sebagaimana dilaporkan pemerintah mencapai minus Rp 77,5 triliun. Anjlok lebih dari 300 persen.
Hal disebabkan selain penerimaan pajak yang rendah, juga dari sektor migas tidak mencapai target imbas lifting migas yang terus merosot dari tahun ke tahun.
"Tahun 2017 angka lifting minyak kita sebesar 804 ribu barel per hari. Melorot di tahun 2018 menjadi sebesar 778 ribu barel per hari dan kembali anjlok di tahun 2019 menjadi sebesar 741 ribu barel per hari," paparnya.
Sementara defisit transaksi berjalan, ia mencatat selisih antara nilai ekspor dan impor pada tahun 2018 mencapai minus 31,1 miliar dolar AS. Angka ini relatif tidak jauh berubah dengan tahun 2019.
Dari nilai defisit ini kontribusi sektor migas mencapai sekitar 30 persen.
"Ini artinya perdagangan kita tekor terus, terutama sektor migas, khususnya impor minyak olahan," Mulyanto menekankan.
Terkait impor minyak olahan, ia mencatat defisit transaksi berjalan mencapai 16 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 230 triliun. "Ini bukan angka yang kecil. Dan tentu akan sangat menguras devisa kita,” tegas Mulyanto.
Menghadapi kondisi ini, menurut dia, seharusnya pemerintah lebih serius dalam meningkatkan lifting migas dan membangun kilang-kilang domestik baru untuk pengolahan minyak di dalam negeri dalam rangka menyetop impor minyak olahan.
"Jangan sekedar mengeluh atau berwacana melulu soal mafia migas. Yang dibutuhkan adalah langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola migas ini. Kita masih memiliki potensi untuk itu, karenanya pemerintah harus all out," desak Mulyanto yang anggota Komisi VII DPR.
Kalau pemerintah berwacana terus, ia pesimistis kilang-kilang pengolahan minyak beroperasi serta lifting akan kembali meningkat. "Minimal 1 juta barel per hari," cetusnya.