JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Pemerintah China mengabaikan protes Pemerintah Indonesia atas aksi kapal Coast Guard mereka yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Natuna Utara.
Tindakan rombongan kapal ikan China, dengan pengawalan kapal penjaga pantai dan kapal perang, jelas melanggar hukum internasional yang sah dengan memasuki wilayah Indonesia. Tetapi China bersikeras mengklaim perairan Laut Natuna sebagain bagian dari negaranya.
“Apa yang dilakukan China di Natuna itu provokasi. Jangan dikasih celah. Jangan dikasih hati. Jangan mau negoisasi. Klaim China bahwa ZEEI adalah traditional fishing right adalah sepihak dan mengada-ngada karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui UNCLOS 1982,” ucap Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris, dalam siaran persnya.
Fahira Idris memperingatkan China agar tidak menganggap enteng, apalagi mengabaikan protes diplomatik Indonesia. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia bergantung pada China, tetapi Indonesia tak akan pernah komporomi dalam persoalan wilayah kedaulatan.
"Justru sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, China harus bisa lebih bijak soal Natuna. Walau Indonesia mempunyai utang luar negeri dengan China dan China banyak berinvestasi di proyek-proyek besar, tidak akan membuat Indonesia mau bernegoisasi soal ZEEI di Perairan Natuna," tekan Fahira.
Fahira juga memperingatkan Pemerintahan Presiden Jokowi untuk tidak sedikitpun memberi celah kompromi dalam hal kedaulatan wilayah di Natuna.
"Ketergantungan kita terhadap China dalam ekonomi tidak serta merta membuat kita takut apalagi tunduk atas klaim mereka,” ujar Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI itu.