JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Kehadiran TNI di Papua adalah untuk membantu Polri dalam penegakan hukum.
Hal itu ditegaskan Kepala Pusat Penerangan tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI) Mayor Jenderal TNI Sisriadi ketika dikonfirmasi wartawan, menyikapi maraknya penyebaran informasi terkait mundurnya Wakil Bupati Nduga Wentius Nemiangge dari jabatannya.
Sisriadi menerangkan, dalam pelaksanaan tugas tersebut, TNI selalu mengedepankan profesionalisme, menghormati HAM, mematuhi hukum-hukum positif yang berlaku di seluruh wilayah kedaulatan NKRI.
“Dan memegang teguh aturan pelibatan yang mengacu pada hukum humaniter dan hukum internasional yang telah diratifikasi,” tutur Sisriadi.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) Willem Wandik menyebut pengunduran diri Wentius Nemiangge dikarenakan warga Nduga Papua terus menerus ditembaki oleh aparat keamanan.
"Terbaru menewaskan seorang warga sipil bernama Hendrik Lokbere,” ujar Wandik yang anggota DPR dari Fraksi Demokrat.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD turut menanggapi isu mundurnya Wentius Nimiangge.
“Soal Wakil Bupati Nduga yang mengundurkan diri. Satu, itu belum jelas juga,” kata Mahfud, di Jakarta, Kamis (26/12/2019).
Kedua, kata dia lagi, jika ternyata benar, faktor penyebabnya banyak, termasuk kemungkinan sebagai manuver politik biasa.
“Sama aja kayak di Jawa, banyak orang yang diminta turun, banyak yang mengundurkan diri, kan, sering juga terjadi. Itu biasa saja,” ujarnya.
Jadi, menurut hemat dia, tidak perlu terlalu jauh mengatakan bahwa di Papua terjadi hal luar biasa sampai membuat wakil bupatinya mengundurkan diri.
“Saya kira itu bagian dari manuver politik. Biasa saja,” ujar Mahfud MD yang pernah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Danrem 172/PWY Kol Inf Binsar Sianipar menegaskan hingga saat ini belum ada pernyataan tertulis mengenai pengunduran diri wabup Nduga.