JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Presiden Jokowi baru-baru ini merasa geram dengan tiadanya pembangunan kilang minyak dalam 34 tahun terakhir.
Padahal, menurut Jokowi, kehadiran kilang minyak bisa menekan membanjirnya impor sektor migas. Kekecewaan Jokowi pun tersalurkan saat memberi pengarahan dalam Musrenbangnas RPJMN 2019-2024 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Namun, kejengkelan Presiden atas alpanya pembangunan kilang minyak puluhan tahun seharusnya diikuti kebijakan berupa instruksi presiden (inpres) kepada lembaga terkait.
"Sebagai pemimpin tertinggi presiden punya kewenangan dan otoritas yang dilindungi konstitusi untuk memaksa lembaga-lembaga yang dipimpinnya mengerjakan apa yang dianggapnya perlu," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Mulyanto, dalam keterangan pers, Sabtu (21/12/2019).
Menurut Mulyanto, kejengkelan presiden di forum seminar tidak akan berarti apa-apa tanpa diikuti kebijakan tegas. Jika kebiasaan mengeluh terus dilakukan, bukan tidak mungkin kewibawaan presiden akan jatuh di mata rakyat.
"Yang kita butuhkan sekarang bukan curhat presiden, tapi kerja nyata. Buktikan bahwa presiden sungguh-sungguh ingin membangun kilang minyak sebagai salah satu upaya memperbaiki defisit neraca perdagangan," tegasnya.
Bahkan bila perlu presiden memimpin langsung program pembangunan kilang minyak sampai benar-benar terwujud.
"Jangan seperti periode sebelumnya presiden luput merealisasikan pembangunan kilang minyak karena terlena dengan janji-janji bawahan," ujar Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI ini menilai pembangunan kilang minyak baru mendesak dilakukan untuk mengurangi impor migas yang selama ini menjadi salah satu penyebab terbesar defisit neraca perdagangan. Pemerintah harus berani mengambil sikap tegas untuk mengurangi impor migas sambil menambah jumlah kilang yang mampu mengolah minyak mentah (crude oil) menjadi BBM dan produk lainnya.
Mulyanto menilai pemerintah cukup mampu membangun kilang migas. Apalagi sebelumnya Pertamina sudah menyatakan siap dan berencana membangun kilang migas ini di beberapa titik. Dengan demikian presiden cukup mem-back up kebijakan agar program ini dapat terealisasi.
"Presiden jangan berpolemik di media dengan menyebut ada mafia migas yang tidak senang pemerintah membangun kilang minyak. Presiden jangan kalah dengan mafia. Jika presiden tahu siapa-siapa saja yang menjadi penghalang, harus berani ambil tindakan," tekan Mulyanto.