JAKARTA, AYOJAKARTA.COM -- Empat program pokok pendidikan merdeka belajar yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, masih menuai tanda tanya besar.
Sejumlah program itu meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), penghapusan Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
Anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki, menyatakan, program-program itu terkesan tidak runut karena tidak berasal dari proses masukan yang kemudian menghasilkan perencanaan.
"Kita berbicara proses, baru kemudian evaluasi atau output, outcome, benefit sampai ke impact," ujar Zainuddin di Gedung Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).
Mengacu terhadap empat kebijakan pendidikan itu, kebijakan soal sistem zonasi dalam Peraturan Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun terakhir.
AYO BACA : Nadiem Sampaikan 4 Program Merdeka Belajar, UN Terakhir Tahun 2020
"Zonasi ditarik di belakang, kemudian RPP di belakang. Yang disusun di depan itu USBN dan UN. USBN kan evaluasi, mestinya di belakang. Yang pertama itu zonasinya, baru RPP-nya karena itu proses," jelas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Menurut dia, kekeliruan itu tak lepas dari latar belakang pendidikan Nadiem yang tidak berasal dari dunia pendidikan. Sebelum menjabat Mendikbud, Nadiem ada pendiri perusahaan besar transportasi online. Ia juga pernah menjadi pendiri di beberapa perusahaan start up. Namun, kata Zainuddin, kesalahan itu belum terlambat untuk diperbaiki.
"Berhubung beliau bukan berlatar belakang pendidikan, terkesan lompat-lompat. Memang masih bisa disempurnakan, diingatkan. Tapi ini mencerminkan salah satu titik lemah, latar belakangnya bukan pendidikan," tutur Zainuddin.
Ia menilai masyarakat memang menantikan perubahan dalam dunia pendidikan Tanah Air. Ia juga menilai empat program merdeka belajar dari Nadiem sebagai upaya terobosan yang baik.
"Semangat melakukan perubahan, it's ok, pada tataran yang membuat masyarakat cukup berharap banyak," jelasnya.
AYO BACA : Kemendikbud Sebut Kebijakan Merdeka Belajar Sudah Dikaji dengan Matang